BPH Migas memastikan ketersediaan dan penyaluran Stok BBM Jawa Barat aman setelah pemantauan di Garut, Pangandaran, dan Banjar, sekaligus mengawal distribusi subsidi agar tepat sasaran, mencegah panic buying.

Pemutakhiran data merupakan langkah strategis untuk memastikan penggunaan QR Code dan kuota BBM subsidi sesuai dengan kepemilikan kendaraan yang sah.

Naiknya harga BBM non subsidi justru membuka peluang aksi penyimpangan penggunaan BBM subsidi.

Kerja sama lintas sektor ini merupakan langkah strategis dalam memperkuat tata kelola subsidi energi.

Hal itu dilakukan adanya praktik penimbunan dan penyuntikan LPG 3 kilogram bersubsidi ke nonsubsidi.

Truk tangki mengangkut BBM dari terminal resmi yang seharusnya disalurkan ke SPBU tetapi membongkar BBM ke gudang.

Wakabareskrim Polri, Irjen Pol Nunung Syaifuddin menegaskan pentingnya memastikan distribusi BBM dan LPG subsidi diterima oleh masyarakat yang berhak.

Nunung menegaskan, setiap biaya subsidi yang dikeluarkan oleh pemerintah harus benar-benar sampai kepada masyarakat yang berhak.

BPH Migas melakukan pengecekan mendalam terhadap penyaluran BBM Subsidi di Padang, Sumatera Barat, guna mengidentifikasi potensi lonjakan konsumsi tidak wajar dan memastikan subsidi tepat sasaran.

Pemerintah memastikan harga BBM subsidi tidak naik hingga akhir 2026. Stok energi nasional dinilai aman dan harga minyak masih sesuai APBN.

Polresta Mamuju berhasil membongkar praktik penyalahgunaan BBM subsidi ilegal, menyita lima kendaraan modifikasi dan mengamankan tersangka. Penyelidikan terus berlanjut untuk mengungkap jaringan lebih luas.

Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagsel mengapresiasi langkah Polda Jambi mengungkap penyalahgunaan BBM Subsidi, sekaligus memperkuat pengawasan dan sistem digitalisasi penyaluran untuk memastikan tepat sasaran.