Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly (kiri) menerima Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) yang diserahkan Wakil Ketua Komisi III DPR, Adies Kadir saat rapat kerja dengan DPR di Jakarta, Kamis (31/3). Rapat kerja tersebut beragendakan mendengar penjelasan pemerintah terkait revisi UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly mengikuti rapat kerja dengan DPR di Jakarta, Kamis (31/3). Rapat kerja tersebut beragendakan mendengar penjelasan pemerintah terkait revisi UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Fokus revisi ini adalah pencegahan dan rehabilitasi terhadap penyalahgunaan narkoba. UU Narkotika yang berlaku belum menjelaskan tentang pecandu, penyalahguna narkotika, dan korban penyalahgunaan narkotika.

Yasonna mengatakan, saat ini perlakuan terhadap pecandu, penyalahguna dan korban penyalahguna dengan bandar atau pengedar disamakan. Sehingga menimbulkan ketidakadilan.

Seharusnya penanganan terhadap pecandu, penyalahguna dan korban penyalahguna narkoba difokuskan pada upaya rehabilitasi dengan mekanisme asesmen yang dapat dipertanggungjawabkan.

Diharapkan dengan mengedepankan rehabilitasi akan menjalankan keadilan restoratif. Yaitu menekankan pemulihan agar bisa kembali ke keadaan semula. Selain itu, rehabilitasi juga bisa menjadi solusi untuk mengurangi isu masalah overkapasitas di lembaga pemasyarakatan.