Ketua DPR Puan Maharani menerima berkas laporan pemerintah terkait RUU Pemasyarakatan dari Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly (kanan) dalam rapat paripurna ke-28 Masa Persidangan V 2021-2022 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (7/7/2022). DPR resmi mengesahkan RUU Pemasyarakatan menjadi undang-undang. DPR menilai RUU Pemasyarakatan diperlukan untuk menyelesaikan masalah di sistem Pemasyarakatan Indonesia. Salah satunya penjara yang kelebihan penghuni.

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly seusai menyerahkan berkas laporan pemerintah terkait RUU Pemasyarakatan dalam rapat paripurna ke-28 Masa Persidangan V 2021-2022 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (7/7/2022).

Selain RUU Pemasyarakatan, dalam rapat paripurna ini DPR juga mengesahkan RUU Pendidikan dan Layanan Psikologi menjadi undang-undang.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim menyampaikan pandangan mengenai RUU Pendidikan dan Layanan Psikologi dalam dalam rapat paripurna ke-28 Masa Persidangan V 2021-2022 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (7/7/2022).

Ketua DPR Puan Maharani menerima berkas laporan pemerintah terkait RUU Pendidikan dan Layanan Psikologi dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim saat rapat paripurna ke-28 masa persidangan V tahun 2021-2022 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (7/7/2022).

Ketua DPR Puan Maharani memberikan sambutan dalam rapat paripurna ke-28 masa persidangan V tahun 2021-2022 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (7/7/2022).