Pesatnya pembangunan di Indonesia membuat banyak warga negara asing membentuk badan usaha. Hal inilah yang menjadi tugas dari KPP Badan dan Orang Asing (Badora) dalam fungsi administrasi perpajakan dan pengawasan bagi wajib pajak orang asing.
Tantangan menyita aset orang asing di Indonesia
Ditjen Pajak
Kepala Kantor KPP Badora, Neilmadrin Noor mengatakan KPP Badora memiliki satu keunikan tersendiri, yakni wajib pajak terdaftar adalah wajib pajak bentuk badan usaha tetap, badan asing, dan juga orang asing.
Kepala Seksi Penagihan KPP Badora, Agus Hernawanto Purnomo mengaku banyak tantangan dalam penagihan terhadap wajib pajak orang asing. Sehingga perlu banyak improvisasi penagihan agar wajib pajak bisa membayar utangnya.
KPP Badora aktif juga terus melakukan pengawasan dan penagihan untuk menghindari utang pajak yang tak dapat dibayar wajib pajak seiring kepulangan mereka ke negara masing-masing.
Dalam melakukan penagihan pajak, KPP Badora memiliki strategi. KPP Badora terlebih dahulu juga harus membuat profiling terhadap wajib pajak yang akan ditagih utang pajaknya.
Profiling ini didapat dari berkas yang disimpan di ruang penyimpanan KPP Badora yang tersusun rapih dengan sistem kepustakaan yang memudahkan untuk pencarian berkas.
Tak ada yang lebih membahagiakan dari para petugas pajak selain berhasil menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka secara tuntas, meski harus menjalani proses panjang untuk mengamankan pemasukan negara dari sektor pajak.
Ternyata, Masih Ada 6,11 Juta Wajib Pajak Belum Validasi NIK KTP Jadi NPWP
DJP mengundur target implementasi penuh Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) menjadi pada 1 Juli 2024.
Aturan TER Buat Potongan Pajak THR Lebih Besar, Ditjen Pajak Beri Penjelasan Begini
Skema tersebut dapat memberikan kemudahan bagi wajib pajak orang pribadi maupun pemberi kerja untuk melakukan pemotongan pajak karyawan.
Per 31 Maret 2024, Baru 12,7 Juta Wajib Pajak Lapor SPT Tahunan
Kesadaran wajib pajak melaporkan SPT tahunan mengalami peningkatan 4,92 persen (yoy).
Pengusaha Minta Prabowo-Gibran Evaluasi Kenaikan PPN 12 Persen, Ini Dia Alasannya
Pengusaha meminta pemerintah bisa mengerti beberapa kelompok usaha yang tidak mampu mengantisipasi.
Ternyata, Kenaikan PPN 12 Persen Jadi Tertinggi di Asia Tenggara
Kenaikan PPN dengan menggunakan single tarif dapat menyebabkan semakin menurunnya daya saing industri.
Pengusaha Bakal 'Geruduk' Kantor Ditjen Pajak Bahas PPN Naik 12 Persen
Budi mengaku telah melakukan komunikasi bersama Dirjen Pajak Suryo Utomo terkait rencana pemerintah untuk menaikkan menaikkan PPN menjadi 12 persen pada 2025.
Reaksi Kaget Erick Thohir saat Diminta Rekomendasi Nama Dirjen Pajak oleh Prabowo Subiatno
Prabowo juga sempat meminta saran kepada Erick Thohir terkait privatisasi BUMN, termasuk menjual hotel-hotel BUMN.
Bappebti Minta Penerapan Pajak Kripto Dievaluasi, Ditjen Pajak Jawab Begini
Bappebti menilai pengenaan pajak kripto seharusnya dilakukan saat industri bersangkutan sudah maju.
Ditjen Pajak Kirim Surat Cinta Via Email ke 25 Juta Wajib Pajak, Begini Isinya
Masyarakat diminta cermat bila menerima surat cinta terkait pembayaran pajak. Pasalnya, Ditjen Pajak tak ingin wajib pajak tertipu oleh modus penipuan.
Waspada! Modus Baru Penipuan dengan Penagihan SPT Tahunan Lewat File APK
Wajib Pajak keluhkan penipuan mencatut nama Ditjen Pajak melalui file APK.
Segini Potongan Pajak yang Ditanggung Pekerja dengan Aturan PPh Terbaru
Aturan ini bukan merupakan peraturan baru, melainkan sudah diterapkan sejak tahun lalu untuk mempermudah dalam penghitungan PPh 21.
Usaha Spa Masuk Kategori Kebugaran, Tidak Tepat Dikenakan Pajak Hiburan
Jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan paling rendah 40 persen dan paling tinggi 75 persen.