Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
KPK periksa Wali Kota Semarang

KPK periksa Wali Kota Semarang

korupsi APBD semarang

merdeka.com
Geser ke atas untuk membaca
KPK periksa Wali Kota Semarang

Wakil Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi, usai menjalani pemeriksaan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jakarta, Kamis (22/3). Terkait kasus suap Wali Kota Semarang Soemarmo Hadi Saputro yang ditetapkan sebagai tersangka kasus suap pembahasan APBD Semarang tahun 2011-2012.

KPK periksa Wali Kota Semarang

Wakil Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi, usai menjalani pemeriksaan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jakarta, Kamis (22/3). Terkait kasus suap Wali Kota Semarang Soemarmo Hadi Saputro yang ditetapkan sebagai tersangka kasus suap pembahasan APBD Semarang tahun 2011-2012.

Kejuaraan Renang Internasional di Bali, PB Akuatik Kirim 6 Atlet Asah Pengalaman
Kejuaraan Renang Internasional di Bali, PB Akuatik Kirim 6 Atlet Asah Pengalaman

PB Akuatik Indonesia menurunkan enam atlet pada Asian Open Water Swimming Championship 2026 di Bali untuk menambah pengalaman dan daya saing.

Baca Selengkapnya
Aksi Bakar Ban Warnai Unjuk Rasa di Kawasan Pancoran
Aksi Bakar Ban Warnai Unjuk Rasa di Kawasan Pancoran

Aksi GMNI di kawasan Pancoran, Jakarta Selatan, sempat mengganggu lalu lintas setelah massa membakar ban di tengah jalan saat berunjuk rasa.

Baca Selengkapnya
Jalan di Tosari Arah Monas Sudah Dibuka Usai Massa Bubarkan Diri
Jalan di Tosari Arah Monas Sudah Dibuka Usai Massa Bubarkan Diri

Mereka membubarkan diri setelah sebelumnya melakukan negosiasi antara Kapolres Metro Jakarta Pusat.

Baca Selengkapnya
Niat Cari Musuh di Jalanan, 4 Pelajar Berakhir di Tangan Polisi
Niat Cari Musuh di Jalanan, 4 Pelajar Berakhir di Tangan Polisi

Polres Klaten menangkap empat pelajar terkait kasus penganiayaan anak. Aksi bermula dari perburuan kelompok lawan yang dikenal dengan istilah "kansen".

Baca Selengkapnya
Kejagung Telusuri Latar Belakang Pengadaan Motor Listrik MBG
Kejagung Telusuri Latar Belakang Pengadaan Motor Listrik MBG

Pertimbangan para pejabat Badan Gizi Nasional (BGN) hingga menyetujui pengadaan motor listrik masih menjadi fokus penyidikan.

Baca Selengkapnya
Imbau Daerah Gelar Nobar Piala Dunia 2026, Mendagri Optimistis Bakal Gerakkan Perekonomian
Imbau Daerah Gelar Nobar Piala Dunia 2026, Mendagri Optimistis Bakal Gerakkan Perekonomian

Selain menjadi hiburan bagi masyarakat, dirinya meyakini perhelatan olahraga tersebut bakal menggerakkan perekonomian.

Baca Selengkapnya
Selain Sosialisasi, IEG Dengar Keluhan Pelaku Usaha Bali soal Lisensi Nonton Bareng
Selain Sosialisasi, IEG Dengar Keluhan Pelaku Usaha Bali soal Lisensi Nonton Bareng

Salah satu keluhan yang banyak disampaikan pelaku usaha berkaitan dengan masih adanya venue yang menggelar nonton bareng tanpa registrasi resmi.

Baca Selengkapnya
IEG Edukasi Pengusaha Kafe dan Hotel di Bali soal Lisensi Nonton Bareng
IEG Edukasi Pengusaha Kafe dan Hotel di Bali soal Lisensi Nonton Bareng

IEG melanjutkan roadshow sosialisasi lisensi nonton bersama di Bali.

Baca Selengkapnya
Kejagung Ungkap Dua Klaster Besar Modus Korupsi Tata Kelola MBG
Kejagung Ungkap Dua Klaster Besar Modus Korupsi Tata Kelola MBG

Kejagung mengungkap dua klaster dugaan korupsi Program MBG, yakni jual beli titik SPPG dan pengadaan barang serta jasa yang diduga bermasalah.

Baca Selengkapnya
Kejagung Akan Periksa Sony Sonjaya setelah Ajukan Justice Collaborator
Kejagung Akan Periksa Sony Sonjaya setelah Ajukan Justice Collaborator

Menurut Kejagung, pemeriksaan terhadap Sony diperlukan untuk mengonfirmasi sejumlah hal yang disampaikan dalam pengajuan tersebut.

Baca Selengkapnya
Kejagung Tak akan Sita Seluruh Motor Listrik MBG, yang Tersisa Tetap Didistribusikan
Kejagung Tak akan Sita Seluruh Motor Listrik MBG, yang Tersisa Tetap Didistribusikan

Kejagung memastikan tidak akan menyita seluruh motor listrik dalam kasus dugaan korupsi MBG. Distribusi kendaraan tetap didorong bersama BGN.

Baca Selengkapnya
Kejagung Soal Harga Mark Up Motor Listrik MBG: Sedang Kami Hitung, tapi Harganya Tidak Wajar
Kejagung Soal Harga Mark Up Motor Listrik MBG: Sedang Kami Hitung, tapi Harganya Tidak Wajar

Kejagung mengungkap dugaan mark up pengadaan motor listrik Program MBG senilai Rp1,1 triliun. Harga per unit disebut tidak wajar sejak penyusunan HPS.

Baca Selengkapnya