Kementerian Kelautan dan Perikanan
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mendapat kritikan dari Komisi IV DPR saat menghadiri rapat kerja yang berlangsung di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (17/1/2023). Komisi IV DPR menyoroti program pupuk bersubsidi dan kurangnya solar untuk nelayan.
Ketua Komisi IV DPR RI Sudin mengkritik keras tidak siapnya regulasi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terkait program pupuk bersubsidi untuk pembudidaya ikan tradisional.
Padahal, menurut Sudin, Komisi IV DPR telah mengupayakan agar program yang sebelumnya ditangani Kementerian Pertanian, ditarik ke KKP. "Komisi IV mati-matian membela agar program dari Kementerian Pertanian itu ditarik ke Kementerian Kelautan dan Perikanan," kata Sudin.
Kondisi ini menyebabkan tidak adanya pasokan pupuk bersubsidi di tambak sehingga produksi ikan menurun.
Tak hanya pupuk, Sudin juga mengkritisi kinerja KKP terkait kurangnya solar bersubsidi bagi nelayan kecil di beberapa daerah, khususnya di daerah kepulauan dan sentra-sentra nelayan.
Sudin menjelaskan, kurangnya pasokan solar bersubsidi ini membuat nelayan kecil kesulitan melaut.
Selanjutnya, Ketua Komisi IV DPR itu menyarankan Menteri Kelautan dan Perikanan menggandeng pemerintah daerah untuk membuka kesempatan kepada investor yang ingin membangun stasiun pengisian solar untuk nelayan.
Dinas Pariwisata Kalimantan Timur gencar mempromosikan ekowisata mangrove Kaltim untuk menarik turis domestik dan mancanegara, menyoroti potensi konservasi alam yang edukatif dan berkelanjutan.
Baca SelengkapnyaMenteri Brian Yuliarto menegaskan pemerintah tidak menutup jurusan kuliah. Program studi akan dikembangkan dan disesuaikan dengan kebutuhan industri.
Baca Selengkapnya
Komisi XIII DPR RI menegaskan Revisi UU HAM bertujuan memperkuat perlindungan hak asasi manusia bagi rakyat, menepis anggapan perebutan kewenangan antarlembaga. Bagaimana DPR akan melibatkan publik?
Baca Selengkapnya
Kementerian Agama (Kemenag) telah mengambil langkah proaktif dengan memulai perencanaan Haji 2027 lebih awal, fokus pada mitigasi kenaikan biaya avtur yang berpotensi membebani jemaah.
Baca Selengkapnya
Anggota DPR RI mendesak aparat penegak hukum menelusuri aliran dana Kasus Hanania Travel yang diduga melakukan penipuan umrah, merugikan jamaah hingga miliaran rupiah, serta meminta pengawasan travel umrah diperketat.
Baca Selengkapnya
Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) menyusun strategi jangka panjang untuk atasi potensi kenaikan avtur haji pada 2027 dan 2028. Koordinasi intensif dengan BPKH dan DPR RI dilakukan demi menjaga keberlanjutan biaya haji dan keberangkatan jemaah.
Baca Selengkapnya
Anggota Komisi XIII DPR RI akan meninjau langsung **Sistem Pengamanan Lapas Palangka Raya** menyusul insiden meninggalnya warga binaan, Anton Kurniawan. Kunjungan ini untuk memastikan hak-hak warga binaan dan adaptasi regulasi baru.
Baca Selengkapnya
PLBN Labang Nunukan, perbatasan Indonesia-Malaysia, mendapat apresiasi dari anggota DPR RI Rahmawati sebagai simbol kokoh kehadiran negara dengan desain indah dan fasilitas lengkap, menarik perhatian pembaca untuk mengetahui lebih lanjut.
Baca Selengkapnya
Anggota Tim Pengawas Haji DPR RI mendesak agar kualitas layanan haji tetap menjadi prioritas utama, memastikan kenyamanan dan keselamatan jamaah hingga proses pemulangan ke Tanah Air selesai.
Baca Selengkapnya
PDI Perjuangan membentuk tim khusus untuk mengevaluasi Undang-Undang Pemilu sebagai langkah strategis menghadapi Pemilu 2029, dengan pembahasan RUU Pemilu di DPR menjadi momentum awal persiapan partai.
Baca Selengkapnya
Anggota DPR RI mengapresiasi peran SRC berdayakan UMKM toko kelontong di Indonesia, menyoroti kontribusi signifikan perempuan dalam ekosistemnya serta dampak positifnya bagi ekonomi nasional.
Baca Selengkapnya
Kecelakaan Anggota DPR Muhammad Hilman Mufidi di Tol Pasuruan-Probolinggo menewaskan dua stafnya. Polisi menduga sopir mengantuk, penyelidikan masih berlanjut.
Baca Selengkapnya
Follow
Rekomendasi