PDI Perjuangan membentuk tim khusus untuk mengevaluasi Undang-Undang Pemilu sebagai langkah strategis menghadapi Pemilu 2029, dengan pembahasan RUU Pemilu di DPR menjadi momentum awal persiapan partai.

KPU Purworejo gencar melakukan pendidikan politik di SMPN 22 Purworejo, membekali generasi muda dengan kesadaran demokrasi dan kemampuan kritis hadapi hoaks di era digital.

Wamendes Ahmad Riza Patria menegaskan kritik program pemerintah, termasuk inisiatif desa, adalah bagian esensial demokrasi. Program KDKMP dan Desa Nelayan dikritik sentralistik dan memangkas Dana Desa.

Festival film antikorupsi ACFFEST 2026 berkolaborasi dengan komunitas Ruang Nonton menyelenggarakan edukasi antikorupsi keluarga di Jakarta Selatan. Inisiatif ini menanamkan nilai integritas sejak dini melalui film dan diskusi interaktif, memperkuat kesad

DPD Partai Golkar Sulawesi Tengah aktif memberikan pendidikan politik kepada pemilih pemula di Kota Palu, guna meningkatkan partisipasi dan menekan apatisme jelang Pemilu 2029.

Bawaslu Sulsel dan Universitas Bosowa Makassar menjalin kolaborasi strategis untuk memperkuat pengawasan Pemilu, melibatkan mahasiswa dalam pendidikan demokrasi dan praktik hukum kepemiluan.

Demokrasi yang sehat akan memperkuat stabilitas pemerintahan sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap kebijakan pemerintah.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kulon Progo mengusulkan integrasi pendidikan pemilih ke mata pelajaran PPKn di sekolah dan madrasah melalui Kurikulum Merdeka, bertujuan membentuk generasi muda yang cerdas dan berintegritas dalam demokrasi.

Tokoh masyarakat Kaltim, Harbiansyah Hanafiah, mendesak anggota dewan konsisten mengawal usulan Hak Angket Kinerja Gubernur Kaltim demi menjaga kepercayaan publik terhadap demokrasi.

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus mengatakan, butuh sinergi yang komprehensif dalam memberantas praktik korupsi.

Wiyagus juga menyatakan, praktik pungutan liar (pungli) atau uang pelicin tidak boleh lagi diwajarkan oleh masyarakat.

Sejumlah tokoh senior Kalimantan Timur yang tergabung dalam MPKT harapkan audiensi dengan Presiden Prabowo Subianto untuk sampaikan keprihatinan tata kelola pemerintahan Kaltim.