Massa membawa poster tuntutan saat menggelar aksi mendukung Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti di depan Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Senin (29/5/2023).
Luhut Panjaitan
Massa membawa poster tuntutan saat menggelar aksi mendukung Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti di depan Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Senin (29/5/2023).
Massa gabungan dari berbagai lini tersebut menuntut pembebasan Haris dan Fatia atas dakwaan pencemaran nama baik terhadap Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.
Dalam aksinya, mereka membawa poster tuntutan saat menggelar aksi mendukung Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti di depan Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Senin (29/5/2023).
Pada kesempatan tersebut, Haris Azhar dan Fatia sempat melakukan pertemuan dengan massa aksi usai menjalani sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Senin (29/5/2023).
Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti sempat ikut bersorak bersama massa pendukungnya yang melakukan aksinya di depan Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Senin (29/5/2023).
Massa membawa poster tuntutan saat menggelar aksi mendukung Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti di depan Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Senin (29/5/2023).
Sejumlah aparat kepolisian melakukan penjagaan ketat di depan aksi massa pendukung Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti di depan Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Senin (29/5/2023).
Massa gabungan dari berbagai lini tersebut menuntut pembebasan Haris dan Fatia atas dakwaan pencemaran nama baik terhadap Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.
Anak-anak berdiri di samping spanduk yang dipasang massa pada JPO di depan Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Senin (29/5/2023).
Dalam percobaan aplikasi itu, Luhut diminta untuk memasukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Setelah berproses, kemudian menuju langkah berikutnya.
Baca Selengkapnya
Pemerintah tengah mempercepat transformasi digital dengan memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).
Baca Selengkapnya"Mau ketemu kan, iya (bertemu Pak Presiden)," kata Chatib Basri kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (9/6).
Baca Selengkapnya
Prabowo menyetujui pembentukan family office yang tidak menggunakan APBN untuk menarik dana dari pasar global.
Baca Selengkapnya
Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan, memperkirakan defisit anggaran akan meningkat jika harga minyak dunia mengalami lonjakan.
Baca SelengkapnyaMenurut Luhut, dia sudah mengusulkan agar Danantara memakai Sistem Informasi Mineral dan Batubara (Simbara) untuk memonitor ekspor.
Baca SelengkapnyaRencana itu seiring sata ekspor tersimpan di Bea Cukai dan Indonesia National Single Window (INSW) diintegrasikan sistem PT DSI, BUMN eksportir komoditas SDA.
Baca SelengkapnyaTNI Angkatan Darat menggelar seminar nasional di Bandung untuk membahas transformasi kekuatan militer modern.
Baca Selengkapnya
Polda Metro Jaya menyatakan belum menerima laporan lengkap terkait upaya Restorative Justice (RJ) dalam kasus komika Pandji Pragiwaksono, meskipun dialog antara Pandji dan para pelapor telah berlangsung di Markas Polda Metro Jaya.
Baca Selengkapnya
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, mengusulkan reformasi pasar modal secara menyeluruh untuk menarik investasi asing. Langkah ini meniru keberhasilan India dan diharapkan memulihkan kredibilitas pasar saham Indonesia.
Baca Selengkapnya
Luhut Binsar Pandjaitan dorong reformasi pajak berbasis teknologi. Tujuannya memperluas basis wajib pajak, menurunkan tarif bertahap, dan meningkatkan efisiensi sistem, sekaligus menekan potensi penyimpangan.
Baca Selengkapnya
Presiden Prabowo Subianto memastikan keputusan terkait izin Tambang Emas Martabe di Sumatera Utara akan bebas dari intervensi, dengan evaluasi cepat yang sedang dilakukan oleh Kementerian ESDM.
Baca Selengkapnya