VIDEO Provokasi Gila-Gilaan, Menteri Israel Itamar Ben-Gvir Pimpin Salat Yahudi di Kompleks Masjid Al-Aqsa

Hamas menyatakan penolakannya terhadap kunjungan Itamar Ben-Gvir, yang dianggap sebagai provokasi dan langkah yang memperburuk ketegangan di wilayah tersebut.

Teddy Tri Setio Berty
Oleh Teddy Tri Setio Berty - Reporter
VIDEO Provokasi Gila-Gilaan, Menteri Israel Itamar Ben-Gvir Pimpin Salat Yahudi di Kompleks Masjid Al-Aqsa
Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir. (Dok. AFP) (© 2025 Liputan6.com)

Menteri Keamanan Nasional Israel yang berasal dari kalangan sayap kanan, Itamar Ben-Gvir, kembali memicu ketegangan di Yerusalem Timur dengan melakukan kunjungan yang kontroversial ke kompleks Masjid Al-Aqsa dan memimpin salat Yahudi di lokasi tersebut. Tindakan ini dianggap sebagai pelanggaran terhadap kesepakatan status quo yang telah berjalan puluhan tahun di salah satu situs paling sensitif di Timur Tengah, seperti yang dikutip dari BBC pada Senin (4/8/2025).

Foto dan video yang beredar menunjukkan Ben-Gvir berada di Temple Mount -- nama yang digunakan untuk situs tersebut dalam tradisi Yahudi -- dikelilingi oleh petugas polisi Israel. Ia tampak memimpin doa di area yang selama ini hanya diperbolehkan untuk dikunjungi oleh umat Yahudi, tetapi dilarang untuk digunakan sebagai tempat ibadah.

Pemerintah Israel segera mengeluarkan pernyataan resmi yang menegaskan bahwa kebijakan status quo tetap berlaku, yang mengizinkan hanya umat Muslim untuk beribadah di kompleks tersebut.

Walaupun demikian, kunjungan Ben-Gvir tetap menuai kecaman yang luas. Yordania, yang memiliki peran historis dalam pengelolaan situs tersebut, mengecam tindakan Ben-Gvir sebagai "provokasi yang tidak dapat diterima." Hamas juga menyebut kunjungan tersebut sebagai bentuk "agresi berkelanjutan terhadap rakyat Palestina," sementara Otoritas Palestina menegaskan bahwa langkah ini "telah melampaui semua batas merah."

Kompleks Al-Aqsa dianggap sebagai situs suci bagi umat Islam, diyakini sebagai tempat Nabi Muhammad melakukan Isra' Mi'raj, sedangkan bagi umat Yahudi, lokasi ini adalah tempat berdirinya dua Bait Suci yang disebutkan dalam Alkitab, menjadikannya situs tersuci dalam tradisi Yahudi.

Al-Aqsa berada di bawah pengaturan status quo

Menteri Israel Itamar Ben-Gvir Langgar Status Quo, Pimpin Salat Yahudi di Kompleks Al-Aqsa
Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir. (Dok. AFP) © 2025 Liputan6.com

Sejak Israel merebut wilayah tersebut dari Yordania dalam Perang Enam Hari pada tahun 1967, situs ini berada di bawah pengaturan status quo. Pengaturan ini memungkinkan Yordania untuk tetap mengelola tempat tersebut melalui lembaga Waqf, sementara Israel bertanggung jawab atas akses dan keamanan. Namun, warga Palestina sering kali menuduh Israel secara bertahap mengikis kesepakatan ini, terlihat dari semakin banyaknya umat Yahudi yang berdoa di dalam kompleks tanpa adanya intervensi dari aparat. Menurut laporan Waqf, Ben-Gvir termasuk di antara 1.250 warga Yahudi yang memasuki kawasan itu pada Minggu pagi.

Meskipun Ben-Gvir sebelumnya pernah mengunjungi Al-Aqsa, media Times of Israel menyebutkan bahwa ini adalah pertama kalinya ia berdoa secara terbuka di lokasi tersebut dalam kapasitasnya sebagai pejabat negara. Dalam pernyataannya di lokasi, Ben-Gvir menyinggung video para sandera Israel yang baru-baru ini dibebaskan oleh Hamas, yang menunjukkan kondisi mereka yang sangat memprihatinkan. Ia menganggap video tersebut sebagai upaya untuk menekan Israel dan kembali menyerukan agar para sandera segera dipulangkan. Selain itu, Ben-Gvir juga mengulangi tuntutannya agar Israel menduduki seluruh Jalur Gaza serta mendorong "emigrasi sukarela" warga Palestina dari wilayah tersebut, yang menurut para ahli dapat dianggap sebagai bentuk pemindahan paksa dan dikategorikan sebagai kejahatan perang.

Tindakan dan retorika keras yang ditunjukkan oleh Ben-Gvir sebelumnya telah membuatnya dikenai sanksi oleh Inggris, terkait tuduhan menghasut kekerasan terhadap komunitas Palestina di Tepi Barat. Hal ini menunjukkan betapa sensitifnya situasi di kawasan tersebut dan bagaimana pernyataan serta tindakan dari pejabat dapat memicu ketegangan lebih lanjut di antara berbagai pihak yang terlibat.

Rekomendasi