Venezuela dilaporkan beri paspor secara cuma-cuma buat teroris

Merdeka.com - Mantan penasihat hukum Kedutaan Besar Venezuela untuk Irak, Misael Lopez, mengungkapkan negaranya diyakini telah memberikan paspor kepada orang-orang yang memiliki hubungan dengan terorisme. Hal tersebut menyebabkan kecemasan tersendiri baginya.

"Saya khawatir tentang keselamatan saya beserta keluarga setiap kali pergi kemana-mana," ungkap Lopez, seperti dilansir dari laman CNN, Kamis (9/2).

Lopez menuturkan, ada sebuah skema digunakan untuk menjual paspor dan visa senilai ribuan dolar dari kedutaan. Namun, kenyataan bahwa pemerintah membantah tuduhannya tersebut, Lopez mengaku terkejut.

Kenyataannya, berdasarkan investigasi selama satu tahun, terdapat satu dokumen intelijen rahasia yang menunjukkan 173 paspor dan kartu indentitas diberikan pemerintah Venezuela kepada individu dari Timur Tengah, termasuk orang yang terhubung dengan kelompok teroris Hizbullah.

Penemuan tentang penjualan paspor tersebut pertama kali merebak di awal tahun 2000 saat Hugo Chavez masih menjadi presiden. Lopez juga menyatakan sudah berulangkali menunjukkan bukti tersebut namun bukannya menyelidiki, Lopez malah dituduh membocorkan rahasia negara.

"Anda tidak bisa menjadi polisi dan pencuri di saat yang sama. Saya memutuskan untuk menjadi polisi dan melakukan hal yang benar," ujar Lopez.

Lopez mengaku, saat pertama kali menjabat sebagai diplomat dan ditugaskan di Baghdad, Lopez terkejut dengan satu tugas diberikan atasannya, Duta Besar Jonathan Velasco.

"Dia memberi saya sebuah amplop penuh dengan paspor dan visa. Dia (Velasco) mengatakan, "Pegang ini. Ini bernilai satu juta dolar", awalnya saya pikir itu hanya lelucon. Tetapi kemudian dia mengatakan banyak orang mau membayar mahal demi mendapatkan visa dan paspor untuk meninggalkan negara ini ," papar Lopez.

Saat menemukan dokumen dari kedutaan, Lopez melihat ada 21 nama orang Arab berpaspor dan ber-KTP Venezuela. Dan setelah melakukan pengecekkan, nomor seri dalam dokumen tersebut benar-benar tercatat dan pemegangnya bisa melakukan perjalanan dengan paspor tersebut.

Lopez kemudian melaporkan temuan itu kepada pejabat FBI dari Kedubes AS di Madrid. Namun pemerintah kemudian memecatnya karena dianggap telah mengabaikan tugas dan membocorkan dokumen rahasia negara.