Merdeka.com - Dari 2,5 juta tenaga kerja asing ilegal di Malaysia, hanya sekitar 22 persen saja yang ikut program pengampunan (rehiring). Sekretaris Utama Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Hermono menuturkan ada tiga penyebab yang memungkinkan Pekerja Asing Tanpa Izin (PATI) hanya sedikit mengikuti program ini.

"Menurut perspektif, ada 3 sebab. Pertama majikan yang tidak mau mendaftarkan pekerjanya untuk ikut program pemutihan ini, kedua persyaratan program ini terlalu ketat sehingga banyak PATI tidak qualified, ketiga dari WNI itu sendiri tidak mau mengikuti program ini," ujar Hermono saat ditemui di kantor Direktorat Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia (PWNI dan BHI), Pejambon, Jakarta Pusat, Jumat (14/7).

Meski demikian, menurut Hermono, program pengampunan ini dibuat hanya untuk mengurangi dampaknya saja. Seharusnya masalah tenaga kerja ilegal diselesaikan dari akarnya agar tidak terus bertambah.

"Kenapa banyak PATI di Malaysia? Dalam pandangan kita hal ini yang seharusnya diselesaikan," imbuh mantan Wakil Duta Besar Indonesia untuk Malaysia itu.

Dulu Indonesia-Malaysia memiliki perjanjian penempatan tenaga kerja, sayangnya nota kesepahamannya sudah tidak berlaku lagi.

"Malaysia mengatakan belum siap untuk membahas perundingan tersebut," tukas Hermono.

Indonesia sendiri sudah mengajukan draf perundingan ke Malaysia sejak November 2016 lalu. Sayangnya sampai saat ini belum ada tanggapan dari Malaysia soal draf itu.

Hermono menambahkan, Indonesia juga berkomitmen untuk mengurangi jumlah pekerja asing tanpa dokumen di luar negeri, terutama di Malaysia. Artinya, program rehiring dan E-Kad dari Malaysia ini juga sejalan dengan komitmen Indonesia.

"Kita juga berkepentingan dengan pekerja asing kita yang tanpa dokumen itu, di Malaysia, semakin lama semakin berkurang. Kita memandang itikad dari program pengampunan ini juga baik," pungkas dia.