Sekolah di Hong Kong Harus Kaji Ulang Kurikulum Sesuai Keinginan Pemerintah China

Jumat, 31 Juli 2020 13:47 Reporter : Hari Ariyanti
Sekolah di Hong Kong Harus Kaji Ulang Kurikulum Sesuai Keinginan Pemerintah China Aksi demo di Hong Kong. ©2019 REUTERS

Merdeka.com - Sekolah-sekolah di Hong Kong akan memiliki pedoman baru terkait pendidikan keamanan nasional, dan pihak berwenang juga mengkaji ulang kurikulum pembelajaran berdasarkan konstitusi dan UUD China, kata sejumlah pejabat.

Biro Pendidikan menyampaikan, merupakan tanggung jawab dasar sekolah untuk memperkuat semangat identitas nasional para siswa, setelah Menteri Keamanan Hong Kong, Lee Ka-chiu mengeluarkan pernyataan terkait pendidikan.

Dalam sebuah wawancara dengan koran loyalis Beijing, Ta Kung Pao, diterbitkan pada Kamis, Lee menyerukan "manajemen lebih ketat" pihak sekolah untuk menyingkirkan "apel busuk".

Mengacu pada apa yang disinggungnya soal guru tak profesional yang mempengaruhi pikiran anak muda, Lee mengatakan politik tak ada tempat di sekolah, dan mengakui itu sebagian karena kegagalan pemerintah memberlakukan UU Keamanan Nasional.

"Banyak dari mereka di sektor ini berkomitmen pada pendidikan," ujarnya dalam wawancara tersebut, dikutip dari South China Morning Post, Jumat (31/7).

"Tapi ada beberapa apel busuk. Sebagian kecil dari mereka menyalahgunakan profesi. Oleh karena itu, kita perlu memulai peningkatan manajemen sekolah, dan manajemen pegawai."

1 dari 2 halaman

Puluhan Guru Ditegur

Pihak berwenang yang menangani pendidikan menerima 222 komplain terkait penyalahgunaan profesi guru dalam insiden sosial antara Juni 2019 dan Juni 2020. Di antara 180 penyelidikan yang telah selesai, 26 guru telah ditegur atau menerima surat peringatan.

Menurut kepolisian, pada akhir bulan lalu, 3.725 orang dari 9.216 orang yang ditangkap dalam unjuk rasa anti pemerintah adalah pelajar. Sebanyak 45 persen dari mereka masih duduk di bangku sekolah menengah.

"Saya percaya kita seharusnya bersepakat dengan sistem pendidikan terlebih dulu. Saat satu pelajar melakukan kejahatan, itu akan berdampak kepada seluruh keluarga," kata Lee.

"Sekarang kita punya UU Keamanan Nasional, seluruh pemerintah bisa mengambil langkah untuk supervisi, mengatur, mengurus, dan mempromosikan (pendidikan keamanan nasional)."

Lee juga merupakan anggota Komite Pengawal Keamanan Nasional, sebuah badan yang dibentuk berdasarkan UU Keamanan Nasional, yang mana Pasal 10 mewajibkan pemerintah Hong Kong untuk "mengkampanyekan pendidikan keamanan nasional di sekolah dan kampus." [pan]

Baca juga:
China Tangguhkan Perjanjian Ekstradisi Hong Kong dengan Kanada, Australia dan Inggris
Mulai Januari, Tiga Juta Warga Hong Kong Boleh Klaim Kewarganegaraan Inggris
Presiden Trump Akhiri Status Istimewa Hong Kong dalam Hukum AS
Polisi Pikiran di Kampus Hong Kong, Strategi Partai Komunis China Cegah Pemberontakan
UU Keamanan Nasional, Saat China Ingin Menjauhkan Hong Kong dari Pengaruh Barat

Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini