Sekolah di Hong Kong Harus Kaji Ulang Kurikulum Sesuai Keinginan Pemerintah China

Merdeka.com - Sekolah-sekolah di Hong Kong akan memiliki pedoman baru terkait pendidikan keamanan nasional, dan pihak berwenang juga mengkaji ulang kurikulum pembelajaran berdasarkan konstitusi dan UUD China, kata sejumlah pejabat.

Biro Pendidikan menyampaikan, merupakan tanggung jawab dasar sekolah untuk memperkuat semangat identitas nasional para siswa, setelah Menteri Keamanan Hong Kong, Lee Ka-chiu mengeluarkan pernyataan terkait pendidikan.

Dalam sebuah wawancara dengan koran loyalis Beijing, Ta Kung Pao, diterbitkan pada Kamis, Lee menyerukan "manajemen lebih ketat" pihak sekolah untuk menyingkirkan "apel busuk".

Mengacu pada apa yang disinggungnya soal guru tak profesional yang mempengaruhi pikiran anak muda, Lee mengatakan politik tak ada tempat di sekolah, dan mengakui itu sebagian karena kegagalan pemerintah memberlakukan UU Keamanan Nasional.

"Banyak dari mereka di sektor ini berkomitmen pada pendidikan," ujarnya dalam wawancara tersebut, dikutip dari South China Morning Post, Jumat (31/7).

"Tapi ada beberapa apel busuk. Sebagian kecil dari mereka menyalahgunakan profesi. Oleh karena itu, kita perlu memulai peningkatan manajemen sekolah, dan manajemen pegawai."

Puluhan Guru Ditegur

Pihak berwenang yang menangani pendidikan menerima 222 komplain terkait penyalahgunaan profesi guru dalam insiden sosial antara Juni 2019 dan Juni 2020. Di antara 180 penyelidikan yang telah selesai, 26 guru telah ditegur atau menerima surat peringatan.

Menurut kepolisian, pada akhir bulan lalu, 3.725 orang dari 9.216 orang yang ditangkap dalam unjuk rasa anti pemerintah adalah pelajar. Sebanyak 45 persen dari mereka masih duduk di bangku sekolah menengah.

"Saya percaya kita seharusnya bersepakat dengan sistem pendidikan terlebih dulu. Saat satu pelajar melakukan kejahatan, itu akan berdampak kepada seluruh keluarga," kata Lee.

"Sekarang kita punya UU Keamanan Nasional, seluruh pemerintah bisa mengambil langkah untuk supervisi, mengatur, mengurus, dan mempromosikan (pendidikan keamanan nasional)."

Lee juga merupakan anggota Komite Pengawal Keamanan Nasional, sebuah badan yang dibentuk berdasarkan UU Keamanan Nasional, yang mana Pasal 10 mewajibkan pemerintah Hong Kong untuk "mengkampanyekan pendidikan keamanan nasional di sekolah dan kampus."

Dalam sebuah pernyataan, badan ini menyampaikan sekolah harus "meningkatkan pemahaman pelajar" terkait China, konstitusinya, UUD, dan semua aspek berkaitan dengan UU Keamanan Nasional.

“Sehubungan dengan hal ini, kami ingin saran dari badan dan pakar terkait lainnya di berbagai bidang, dan berkonsultasi dengan sektor pendidikan untuk menyusun pedoman yang lebih terperinci tentang manajemen sekolah dan kegiatan pembelajaran, serta menawarkan lebih banyak langkah dukungan,” kata pernyataan tersebut.

Disebutkan juga, pengkajian ulang kurikulum sedang berlangsung dan pemerintah akan mencoba menambahkan unsur-unsur pendidikan keamanan nasional ke dalam kurikulum.