Netanyahu Tolak Tarik Mundur Pasukan Israel dari Lebanon Sesuai Batas Waktu yang Ditentukan

Benjamin Netanyahu mengumumkan bahwa pasukan Israel tidak akan dapat menarik diri dari Lebanon selatan sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan pada Minggu (26/1/2025). Kantor perdana menteri Israel mengonfirmasi bahwa mereka tidak akan memenuhi tenggat tersebut dengan menyatakan, "Proses penarikan militer tergantung pada penempatan tentara Lebanon di selatan Lebanon dan penegakan kesepakatan ini secara penuh dan efektif, sementara Hizbullah harus mundur melewati Sungai Litani."

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa Israel menganggap gencatan senjata yang ada "belum sepenuhnya ditegakkan" dan bahwa "proses penarikan bertahap akan dilanjutkan dengan koordinasi penuh dengan Amerika Serikat (AS)." Sementara Israel menuduh Lebanon tidak memenuhi kewajiban mereka dalam kesepakatan, khususnya terkait penempatan tentara Lebanon di selatan Sungai Litani, Lebanon juga menuduh Israel telah melanggar gencatan senjata yang telah disepakati. Keputusan untuk menunda penarikan pasukan ini diambil dalam rapat kabinet Israel pada Kamis (23/1) malam, setelah muncul laporan bahwa Israel berencana mempertahankan kehadiran militernya setidaknya di lima pos di Lebanon.

Menurut kesepakatan gencatan senjata yang ada, yang mengakhiri konflik dengan Hizbullah, pasukan Israel seharusnya sudah menyelesaikan penarikan mereka dalam waktu 60 hari, atau paling lambat pada 26 Januari. Duta Besar Israel untuk AS, Michael Herzog, menjelaskan alasan di balik penundaan tersebut dalam wawancara dengan Radio Tentara Israel awal pekan ini. Dia menyatakan bahwa diperlukan waktu tambahan agar tentara Lebanon dapat ditempatkan di selatan Sungai Litani dan menekankan bahwa kesepakatan ini memiliki kelonggaran waktu.

"Kesepakatan ini mencakup target 60 hari untuk menyelesaikan penarikan IDF dari selatan Lebanon dan untuk tentara Lebanon mengambil alih, namun itu tidak bersifat mutlak dan dirumuskan dengan beberapa kelonggaran," klaim Herzog seperti yang dikutip dari The Guardian, Sabtu (25/1). "Kami sedang berdiskusi dengan pemerintahan Donald Trump untuk memperpanjang waktu yang diperlukan agar tentara Lebanon benar-benar dapat dikerahkan dan menjalankan perannya dalam kesepakatan tersebut. Diskusi ini masih berlangsung." Meskipun permintaan penundaan telah diajukan, belum ada kepastian apakah pemerintahan Trump telah menyetujui permintaan tersebut.

Hizbullah mengeluarkan ultimatum

Penundaan Israel dalam menarik diri dari Lebanon terjadi di tengah ketegangan yang melanda fase awal gencatan senjata di Jalur Gaza, di mana Israel melancarkan operasi besar-besaran di Tepi Barat yang diduduki. Selain itu, terdapat ketidakpastian yang mendalam mengenai perkembangan kebijakan Trump di kawasan Timur Tengah. Seorang anggota parlemen dari Hizbullah mengungkapkan bahwa jika batas waktu yang ditetapkan tidak dipenuhi, gencatan senjata akan berisiko runtuh. "Kami di Hizbullah menunggu tanggal 26 Januari, hari yang mengharuskan penarikan penuh pasukan Israel dari wilayah Lebanon," ujar Ali Fayyad. "Jika musuh Israel tidak patuh, itu akan berarti (kesepakatan gencatan senjata) runtuh."

Naim Qassem, pemimpin Hizbullah, menuduh Israel telah melanggar gencatan senjata ratusan kali. "Kami telah sabar dengan pelanggaran-pelanggaran tersebut untuk memberi kesempatan kepada negara Lebanon yang bertanggung jawab atas kesepakatan ini, bersama dengan sponsor internasional, namun saya meminta Anda untuk tidak menguji kesabaran kami," katanya pada akhir pekan lalu. Konflik berskala penuh antara Hizbullah dan Israel meletus pada bulan September tahun lalu setelah hampir satu tahun serangan timbal balik di perbatasan, yang menyebabkan pengungsian puluhan ribu warga sipil dari kedua belah pihak. Selain itu, pasukan Israel dilaporkan masih aktif di zona penyangga di Suriah yang berbatasan dengan Israel, meskipun ada seruan internasional untuk mundur setelah jatuhnya rezim Bashar al-Assad.