Pascagencatan Senjata, Sejumlah Negara Desak Negosiasi untuk Akhiri Penjajahan Israel

Pada Kamis (20/5) malam, Israel-Hamas yang difasilitasi Mesir sepakat melakukan gencatan senjata setelah 11 hari pertempuran. Gencatan senjata mulai berlaku pada Jumat dini hari, pukul 02.00 waktu Israel dan Palestina.

Serangan Israel ke Jalur Gaza sejak 10 Mei lalu telah menewaskan lebih dari 200 orang, termasuk puluhan anak-anak dan perempuan. Berdasarkan UNICEF, sebanyak 72.000 warga Gaza kehilangan tempat tinggal atau mengungsi.

Setelah gencatan senjata, sejumlah negara mendesak segera dilakukan negosiasi untuk mengakhiri pendudukan Israel di Palestina. Jika tidak segera negosiasi untuk membahas akar persoalan, dikhawatirkan agresi akan kembali terjadi.

Hal ini disampaikan Menteri Luar Negeri RI, Retno LP Marsudi, dalam pernyataannya yang dikirim ke media. Menlu Retno sebelumnya berpidato dalam Sidang Majelis Umum PBB di New York, menegaskan dukungannya untuk Palestina.

Retno menyampaikan, setelah selesai Sidang Majelis Umum PBB, digelar pertemuan tertutup para menteri luar negeri dan Presiden Sidang Majelis Umum PBB yang dijabat Turki. Dalam pertemuan itu mereka mendapat kabar akan segera disepakati gencatan senjata antara Israel dan Hamas.

“Dalam pertemuan para Menlu dengan Presiden Majelis Umum, semua Menlu menekankan pentingnya tekanan diberikan agar negosiasi dapat segera dilakukan untuk meng-address core issue yaitu pengakhiran pendudukan,” jelasnya.

“Jadi sekali lagi setelah gencatan senjata dilakukan, harus diberikan tekanan agar negosiasi segera dilakukan untuk menyelesaikan isu mendasarnya,” lanjutnya.

“Jika core issue tidak dapat diselesaikan, para Menlu yakin bahwa situasi serupa akan terulang lagi dan terulang lagi.”

Retno menyampaikan, pihaknya juga meminta semua negara yang hadir untuk menggunakan pengaruhnya bagaimana mengakhiri penjajahan Israel ini.

Menlu juga menggelar pertemuan dengan Presiden Sidang Majelis Umum PBB, Presiden Dewan Keamanan PBB, dan melakukan pembicaraan dengan sejumlah Menlu seperti Turki, Palestina, Arab Saudi, Kuwait, Yordania, Maladewa, Ajlazair, dan Pakistan. Salah satu masalah yang diangkat Indonesia adalah Palestina.

Retno meminta Sidang Majelis Umum PBB dan Dewan Keamanan PBB segera mengirim pesan yang kuat untuk segera diakhirinya kekerasan di Palestina.

“Secara khusus, Presiden MU (Majelis Umum) PBB sampaikan apresiasi terhadap peran Indonesia dalam berbagai isu multilateral khususnya Palestina. Beliau tegaskan arti penting SMU PBB untuk dapat menjawab harapan publik dalam menyelesaikan permasalahan di Palestina,” jelasnya.