Merdeka.com - Kementerian Keuangan Jepang mengakui mengubah dokumen-dokumen penting terkait skandal yang melibatkan Shinzo Abe. Akibatnya popularitas perdana menteri itu jatuh.

Abe dan menteri keuangannya Taro Aso menghadapi tekanan atas skandal ini, yang muncul kembali dalam beberapa hari terakhir dengan tuduhan bahwa pejabat mengubah bukti kunci ke parlemen.

Menurut beberapa media Jepang, di antara nama-nama yang dikeluarkan dari dokumen terdapat nama Akie Abe, yang merupakan istri dari PM Shinzo Abe.

Hiroshi Moriyama politikus dari Partai Demokrat Liberal, mengatakan kepada wartawan bahwa sekretaris kabinet kepala wakil pemerintah telah menginformasikan kepadanya bahwa kementerian tersebut mengubah dokumen-dokumen resmi.

"Saya telah menerima laporan bahwa tampaknya ada perubahan dalam dokumen," kata Moriyama, seperti dikutip dari Straits Times, Senin (12/3).

Skandal itu muncul tahun lalu dan menyangkut penjualan tanah ke pendukung Abe dengan harga sekitar sepersepuluh dari nilai pasarnya.

Oposisi politisi telah menuduh bahwa pembeli tanah berhasil meraih penjualan dengan harga yang menguntungkan karena hubungannya dengan keluarga Abe.

Abe dan kementerian keuangan diharapkan mau mengakui beberapa bagian penting dalam dokumen penjualan tanah yang telah dihapus sebelum dipresentasikan kepada anggota parlemen.

Surat kabar Yomiuri Shimbun dan media lokal di Jepang, menulis jika dokumen asli tersebut memasukkan beberapa nama politisi, yang telah dihapus sebelum diajukan ke anggota parlemen.

Mainichi Shimbun melaporkan sebuah pidato yang dibuat di parlemen oleh kepala badan pajak Nobuhisa Sagawa, yang mengundurkan diri pada hari Jumat itu saling terhubung dengan skandal tersebut.

Sagawa adalah Kepala Departemen Kementerian Keuangan yang mengawasi kesepakatan pertanahan, sebelum dipromosikan tahun lalu sebagai Kepala Agen Pajak.

"Ada kemungkinan Sagawa memerintahkan perubahan," kata surat kabar tersebut, mengutip sumber pemerintah.

Abe secara konsisten membantah melakukan kesalahan dan berjanji untuk mengundurkan diri jika diketahui terlibat dalam kesepakatan tersebut.

Namun sebuah jajak pendapat yang dirilis pada hari Senin di Yomiuri Shimbun menunjukkan bahwa dukungannya turun enam persen dari bulan lalu menjadi 48 persen.