Penjelasan Singkat Kudeta Militer di Myanmar

Merdeka.com - Militer Myanmar kemarin menggulingkan pemerintahan demokratis yang rapuh dalam sebuah kudeta dengan menangkap sejumlah pemimpin sipil, memutus jaringan internet, dan menutup penerbangan.

Kudeta tersebut mengembalikan negara itu ke kekuasaan penuh militer setelah pelaksanaan demokrasi singkat yang dimulai pada 2011, ketika militer, yang telah berkuasa sejak 1962, menggelar pemilu parlemen dan reformasi lainnya.

Merdeka.com merangkum penjelasan singkat kudeta, seperti dikutip dari The New York Times, Senin (1/2).

Penyebab kudeta

Parlemen dijadwalkan pada pekan ini menyelenggarakan sidang pertama sejak pemilu 8 November, di mana Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD), partai yang dipimpin sipil, memenangkan 83 persen kursi yang tersedia di parlemen.

Militer menolak hasil pemilu, yang dinilai sebagai referendum untuk popularitas Aung San Suu Kyi, pimpinan NLD, yang merupakan pemimpin de facto negara tersebut sejak 2015.

Parlemen baru diperkirakan mendukung hasil pemilu dan menyetujui pemerintahan berikutnya.

Aroma kudeta tercium dalam beberapa hari terakhir. Militer, yang mencoba menggugat hasil pemilu ke Mahkamah Agung berpendapat hasil pemilu itu curang, mengancam akan bertindak dan mengerahkan tentara ke parlemen.

Bagaimana kudeta berlangsung?

Pada Senin, militer menangkap para pemimpin NLD termasuk Aung San Suu Kyi dan Presiden U Win Myint, bersama sejumlah menteri kabinet, kepala menteri sejumlah daerah, politikus oposisi, penulis, dan aktivis.

Kudeta secara efektif diumumkan di stasiun televisi yang dikelola militer, Myawaddy TV, di mana pembaca berita mengutip konstitusi 2008 yang memperbolehkan militer mengumumkan darurat nasional. Darurat nasional akan berlangsung selama setahun.

Militer kemudian dengan cepar mengambil alih infrastruktur, menghentikan siaran televisi, dan membatalkan seluruh penerbangan domestik dan internasional, menurut sejumlah laporan.

Akses telepon dan internet diputus sementara di kota-kota utama. Pasar saham dan bank ditutup, dan antrean panjang terlihat di mesin-mesin ATM di berbagai tempat. Di Yangon, bekas ibu kota negara dan kota terbesar di Myanmar, penduduk menyerbut pasar untuk membeli persediaan makanan dan persediaan lainnya.

Kebohongan militer

Siapa Aung San Suu Kyi?

Aung San Suu Kyi naik sebagai dewan negara pada 2016 setelah pemilu demokratis penuh pertama dalam beberapa dekade.

Naiknya ke kursi kepemimpinan dipandang sebagai momen penting dalam transisiMyanmar, yang sebelumnya disebut Burma, menuju demokrasi dari kediktatoran militer. Aung San Suu Kyi, putri dari pahlawan kemerdekaan Myanmar, Jenderal Aung San, menghabiskan 15 tahun dalam tahanan rumah.

Penahanannya membuatnya menjadi ikon internasional, dan meraih Nobel Perdamaian pada 1991.

Sejak pembebasannya, reputasinya ternoda karena kerjasamanya dengan militer dan pembelaannya yang gencar terhadap kampanye mematikan negara itu melawan Rohingya, kelompok etnis minoritas muslim di Negara Bagian Rakhine. Pada 2019, dia mewakili negara itu dalam persidangan di Pengadilan Internasional, di mana dia membela Myanmar dari tuduhan pembersihan etnis.

Banyak yang percaya kerja sama Aung San Suu Kyi dengan militer adalah langkah pragmatis yang akan mempercepat evolusi negara menuju demokrasi penuh, tetapi penahanannya pada hari Senin tampaknya membuktikan kebohongan dalam komitmen militer terhadap demokrasi.

Siapa Jenderal Senior Min Aung Hlaing?

Militer menyampaikan mereka menyerahkan kekuasaan ke kepala angkatan darat, Jenderal Senior Min Aung Hlaing. Tindakan tersebut memperpanjang kekuasaan Jenderal Min Aung Hlaing, yang seharusnya pensiun sebagai panglima militer musim panas ini.

Di bawah perjanjian pembagian kekuasaan sebelumnya, Jenderal Min Aung Hlaing memimpin dua konglomerat bisnis dan dapat menunjuk tiga anggota kabinet kunci yang mengawasi polisi dan penjaga perbatasan.

Militer tidak pernah berada di bawah kendali pemerintah sipil. Dalam beberapa tahun terakhir, tentara, dengan Jenderal Min Aung Hlaing di pucuk pimpinan, telah mengawasi kampanye melawan beberapa kelompok etnis minoritas negara itu, termasuk Rohingya, Shan dan Kokang.