Pemilu Bangladesh Rusuh, 2 Orang Tewas & 10 Luka-Luka

Merdeka.com - Bangladesh menggelar pemilihan umum hari ini. Jalannya pemungutan suara untuk parlemen diwarnai kekerasan yang menyebabkan dua orang meninggal.

Seorang aktivis, diidentifikasi sebagai Meraj Ali dan merupakan simpatisan partai Awami League yang berkuasa. Dia dilaporkan tewas dalam bentrokan dengan Bangladesh Nationalist Party (BNP) yang beroposisi.

"Dia meninggal dalam perjalanan ke rumah sakit," kata kepala polisi setempat Najibul Islam kepada Agence France-Presse, seperti dikutip dari The Guardian, Minggu (30/12).

Aktivis lain yang diidentifikasi sebagai pemimpin kelompok Jubo League, Basir Uddin, juga terbunuh di Banshkhali, Chittagong, beberapa jam sebelum pemungutan suara dimulai, Bdnews24 melaporkan.

Dia tewas ketika polisi menembaki aktivis oposisi yang mereka katakan telah menyerang sebuah tempat pemungutan suara di kota Banshkhali di selatan.

"Satu orang terbunuh karena luka tembak. Kami menembak untuk membela diri," kata kepala polisi setempat Mohammad Kamal Hossain.

Menurut petugas kepolisian Bangladesh, 10 orang juga terluka dalam bentrokan itu.

Kematian itu membuat jumlah korban yang dikonfirmasi oleh polisi telah meninggal karena kekerasan terkait pemilu Bangladesh menjadi delapan jiwa.

Komisi Pemilihan Umum Bangladesh mengatakan bahwa 1.848 kandidat bersaing untuk 299 dari 300 kursi parlemen, PTI melaporkan. Perdana Menteri Sheikh Hasina, dari Liga Awami, akan mencari masa jabatan ketiga berturut-turut saat dia berhadapan dengan oposisi utama Partai Nasionalis Bangladesh. Jika terpilih, ini akan menjadi rekor masa jabatan keempat baginya.

Layanan Internet Dibatasi

Otoritas Bangladesh juga sangat membatasi layanan internet di seluruh negeri, sebagai upaya untuk melawan hoaks saat pemilu.

Layanan 3G dan 4G ditangguhkan, kata seorang pejabat Bangladesh Telecommunications Regulatory Commission atau Komisi Regulasi Telekomunikasi Bangladesh (BTRC).

"Kami meminta operator telekomunikasi untuk menghentikan layanan 3G dan 4G untuk sementara. Kami harus melakukannya untuk mencegah propaganda dan penyebaran konten hoaks di internet," kata pejabat itu kepada kantor berita AFP tanpa menyebut nama.

Reporter: Rizki Akbar Hasan

Sumber: Liputan6.com