Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Pemerintah Filipina larang pemakaian sepatu hak tinggi di tempat kerja

Pemerintah Filipina larang pemakaian sepatu hak tinggi di tempat kerja Sepatu hak tinggi. boldsky.com

Merdeka.com - Pemerintah Filipina melarang perusahaan mewajibkan pegawai perempuan untuk memakai sepatu hak tinggi di tempat kerja. Keputusan tersebut diambil sebab banyak pegawai mengeluh kesehatannya terganggu akibat diharuskan berdiri dalam jangka waktu panjang dengan sepatu tinggi saat bekerja.

"Ini adalah bentuk penyiksaan, penindasan, dan perbudakan. Bayangkan harus menanggung rasa sakit itu selama delapan sampai 10 jam sehari," kata juru bicara Associated Labourions, Alam Tanjusay, seperti dilansir dari laman AFP, Senin (25/9).

"Ini juga bentuk seksisme karena para pemilik perusahaan mengatakan wanita memakai sepatu hak tinggi terlihat lebih tinggi, seksi, menarik, dan bisa menjual produk lebih banyak. Mereka tidak tahu bahwa sebenarnya wanita menderita," lanjutnya.

Peraturan baru ini mulai diberlakukan kemarin untuk beberapa pekerjaan yang mengharuskan pegawai wanitanya berdiri mengenakan sepatu hak tinggi cukup lama, seperti pramuniaga toko, resepsionis hotel, hingga pramugari.

Perusahaan dituntut untuk menerapkan penggunaan sepatu praktis dan nyaman agar kesehatan pegawai bisa sehat kembali. Para pegawai wanita itu dianjurkan mengenakan sepatu dengan hak 2,54 centimeter atau lebih tinggi sesuai dengan kemampuan pemakainya.

Selain itu, Departemen Tenaga Kerja juga memerintahkan perusahaan untuk memberi pegawai waktu istirahat atau kursi agar mengurangi waktu mereka berdiri atau berjalan.

(mdk/ary)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Segini Potongan Pajak yang Ditanggung Pekerja dengan Aturan PPh Terbaru

Segini Potongan Pajak yang Ditanggung Pekerja dengan Aturan PPh Terbaru

Aturan ini bukan merupakan peraturan baru, melainkan sudah diterapkan sejak tahun lalu untuk mempermudah dalam penghitungan PPh 21.

Baca Selengkapnya
Penjelasan Lengkap Ditjen Pajak soal Peraturan Terbaru PPh 21

Penjelasan Lengkap Ditjen Pajak soal Peraturan Terbaru PPh 21

Ditjen Pajak menargetkan alat bantu tersebut dapat digunakan mulai pertengahan bulan Januari 2024.

Baca Selengkapnya
Pecat Karyawan yang Tak Ingin Pensiun, Perusahaan Ini Malah Wajib Bayar Ganti Rugi Rp1,6 Miliar

Pecat Karyawan yang Tak Ingin Pensiun, Perusahaan Ini Malah Wajib Bayar Ganti Rugi Rp1,6 Miliar

Perusahaan di Amerika Serikat diwajibkan membayar gaji dan ganti rugi kepada mantan karyawannya.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Pemerintah Bantah Kenaikan Harga dan Kelangkaan Beras Akibat Program Bansos Pangan, Begini Penjelasannya

Pemerintah Bantah Kenaikan Harga dan Kelangkaan Beras Akibat Program Bansos Pangan, Begini Penjelasannya

Pemerintah membantah kenaikan harga dan kelangkaan beras karena program bansos pangan yang aktif dibagikan belakangan ini.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Bakal Beri Diskon Pajak Hiburan, tapi Masih Tunggu Aturan Resmi

Pemerintah Bakal Beri Diskon Pajak Hiburan, tapi Masih Tunggu Aturan Resmi

Sudah ada beberapa Pemda menyampaikan niat untuk memberikan insentif. Tetapi pihaknya masih menunggu aturannya terbit secara resmi.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Buka Loker 1,3 Juta Formasi PPPK, Ini Syarat Batas Usia Pelamar

Pemerintah Buka Loker 1,3 Juta Formasi PPPK, Ini Syarat Batas Usia Pelamar

Tahun 2024 pemerintah membuka lowongan kerja sebanyak 1,3 juta formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Baca Selengkapnya
Harapan Pekerja Tembakau ke Presiden Terpilih: Jangan Kecilkan Hati 230.000 Tenaga Kerja

Harapan Pekerja Tembakau ke Presiden Terpilih: Jangan Kecilkan Hati 230.000 Tenaga Kerja

Ketiga pasangan calon Capres dan Cawapres, diharapkan memiliki tekad dan komitmen untuk tidak mengecilkan hati serta nasib para pekerja di IHT.

Baca Selengkapnya
Dirikan Tenda Hajatan di Tengah Rel Kereta Api, Warga Terancam Denda Rp15 Juta

Dirikan Tenda Hajatan di Tengah Rel Kereta Api, Warga Terancam Denda Rp15 Juta

Mengetahui ada kegiatan di lokasi terlarang, polisi segera membubarkan kegiatan tersebut.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Berencana Setop Sementara Penyaluran Bansos

Pemerintah Berencana Setop Sementara Penyaluran Bansos

Pemerintah mempertimbangkan untuk menghentikan sementara penyaluran bantuan pangan beras saat hari tenang hingga pencoblosan pemilu yakni 11-14 Februari 2024.

Baca Selengkapnya