Netanyahu Gagal Bentuk Pemerintahan Koalisi, Israel bakal Gelar Pemilu Ulang

Kamis, 30 Mei 2019 16:20 Reporter : Merdeka
Netanyahu Gagal Bentuk Pemerintahan Koalisi, Israel bakal Gelar Pemilu Ulang PM Israel Benjamin Netanyahu batuk ketika ia berbicara tentang konferensi kesehatan di Tel Aviv, Isr. ©2018 Merdeka.com

Merdeka.com - Anggota parlemen di Israel memutuskan menolak hasil pemilihan umum dan akan menjalankan pemilu ulang pada September mendatang.

Dilansir dari laman Aljazeera, Kamis (30/5), keputusan pemilu ulang tersebut dipengaruhi oleh kegagalan Benjamin Netanyahu membentuk pemerintah koalisi yang kuat sebelum tenggat waktu tengah malam tadi.

Padahal, ia sendiri telah terpilih kembali sebagai perdana menteri Israel lewat pemilu yang digelar 9 April lalu.

Dari hasil rapat, ada 75 anggota yang memilih agar parlemen dibubarkan. Perolehan suara ini dinyatakan sah setelah kubu berlawanan hanya memperoleh suara sebanyak 45.

Setelah dinyatakan menang dalam pemilu dan kembali terpilih sebagai perdana menteri, ia dikabarkan telah merayakan "malam kemenangan pemilu yang luar biasa," dan menyebut dirinya tak terkalahkan.

Namun, dari tenggat waktu yang diberikan, ia gagal untuk membentuk pemerintahan baru, yang mengancam masa depannya sebagai perdana menteri.

Tak hanya dirinya yang menang, namun partainya juga mendapat peroleh kursi paling banyak di parlemen.

Tetapi, Benjamin Netanyahu gagal mencapai kesepakatan koalisi.

Hambatan utama bagi Benjamin Netanyahu gagal membangun pemerintahan lantaran terjadi perselisihan antara partainya dengan mitra koalisi lain.

Banyak mitra koalisi yang menyatakan bahwa rancangan undang-undang wajib militer Israel yang dibuat Benjamin Netanyahu jadi penyebabnya.

Kegagalan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dalam membentuk pemerintahan baru telah dirasa pada Rabu, 29 Mei 2019 malam. Setelah ia tidak dapat membentuk pemerintahan baru sebelum tenggat waktu tengah malam.

Dikutip dari laman VOA Indonesia, tidak ada tanda-tanda terobosan dalam pembicaraan pemimpin Israel dengan mantan menteri pertahanan Avigdor Lieberman, yang hanya punya lima kursi dari 120 anggota Knesset.

Sangat penting bagi upaya Netanyahu memperoleh mayoritas yang berkuasa di parlemen.

Tetapi Netanyahu menolak untuk memenuhi permintaan Lieberman bahwa orang-orang Yahudi ultra-Ortodoks menjadi sasaran wajib militer dalam militer Israel seperti halnya orang-orang Yahudi Israel lainnya, daripada dikecualikan seperti sebelumnya.

Reporter: Teddy Tri Setio Berty

Sumber: Liputan6.com [pan]

Berikan Komentar
Komentar Pembaca

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini