Follow
Menteri UEA sebut larangan imigrasi Trump tidak anti-Islam
Merdeka.com - Menteri Luar Negeri Uni Emirat Arab Abdullah bin Zayed Al-Nahyan mengatakan larangan imigrasi yang diberlakukan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump tidak anti-Islam.
Uni Emirat Arab selama ini memang adalah salah satu negara sekutu AS di kawasan Teluk.
"Amerika Serikat sudah membuat keputusan bermartabat," kata dia dalam jumpa pers dengan Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov di Abu Dhabi, seperti dilansir Arab News, Rabu (1/2).
Menurut dia, larangan imigrasi terhadap tujuh negara muslim (Sudan, Somalia, Libya, Yaman, Iran, Irak, dan Suriah) itu salah jika disebut menyasar agama tertentu.
Jumat lalu Trump menandatangani surat keputusan larangan imigrasi untuk mencegah teroris masuk ke AS. Kebijakan itu kini disebut-sebut sebagai larangan bagi muslim, seperti yang pernah dia serukan dalam kampanye. Akibat kebijakan itu gelombang unjuk rasa terjadi di sejumlah tempat menentang keputusan Trump.
(mdk/pan)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Saudi, UEA, dan Yordania Bantu Israel Lewati Blokade Yaman di Laut Merah
Baca Selengkapnya
Usulan ini bikin syok anggota Dewan Menteri Luar Negeri Uni Eropa saat mendengarnya langsung dari Menlu Israel.
Baca Selengkapnya
Kelompok tentara bayaran yang didukung Saudi dan UEA merajalela di Yaman sejak dimulainya perang di negara tersebut sembilan tahun lalu.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
AS dan Negara Arab Punya Kejutan Soal Konflik Palestina-Israel, Diumumkan Sebelum Ramadan
Baca Selengkapnya
Di bawah permukaan pasir, ada banyak air menggenang hingga emas dan berlian.
Baca Selengkapnya
Indonesia kini menghadapi diskriminasi perdagangan dari banyak negara terkait kebijakan ekspor minyak kelapa sawit.
Baca Selengkapnya
Saudi Tegaskan, "Tidak Ada Normalisasi dengan Israel Tanpa Kemerdekaan Palestina dan Agresi di Gaza Dihentikan"
Baca Selengkapnya
"Umat Islam diimbau untuk tetap menjaga ukhuwah Islamiyah dan toleransi dalam menyikapi potensi perbedaan penetapan 1 Ramadan," kata Menag
Baca Selengkapnya
Jangan sampai dimanfaatkan untuk menyebarkan narasi intoleransi, bahkan mengarah pada aksi radikal terorisme.
Baca Selengkapnya