Marzuki Darusman sebut kekerasan terhadap etnis Rohingya sudah terpola

Merdeka.com - Mantan Jaksa Agung, Marzuki Darusman, yang memimpin tim pencari fakta Perserikatan Bangsa-Bangsa soal kekerasan terhadap etnis minoritas muslim Rohingya, meyakini militer dan ekstremis Myanmar secara sistematis dan terstruktur sengaja menargetkan warga sipil. Dia menyatakan cara-cara dipakai meneror orang Rohingya selalu sama, dan berujung pada pembantaian, pemerkosaan, serta penyiksaan.

Dilansir dari laman Reuters, Sabtu (28/10), Marzuki dan dua rekannya, Radhika Coomaraswamy serta Christopher Sidotti, selama enam hari mewawancarai beberapa orang dari sekitar 600 ribu pengungsi Rohingya, di tempat pengungsian dekat Cox's Bazar, Bangladesh. Mereka dibantu tim pendahulu PBB sudah menanyai pengungsi Rohingya selama sepekan.

Marzuki mengaku merasa gelisah setelah melakukan sejumlah wawancara dengan para pengungsi Rohingya. Dia menyatakan, dari temuannya diduga kuat jumlah etnis sipil Rohingya dibantai pasukan Myanmar, dengan dalih operasi militer menumpas kelompok militan Tentara Penyelamat Rohingya Arakan, lebih besar dari selama ini diberitakan.

"Kami mendengarkan kesaksian dari sejumlah orang tinggal di perkampungan berbeda di utara Rakhine. Dari pengakuan mereka terlihat ada kesamaan pola dan metode berujung pelanggaran hak asasi manusia yang parah, dan itu berdampak terhadap ratusan orang," kata Marzuki.

Sedangkan bagi Radhika yang merupakan penyelidik hak asasi senior PBB, dia mengaku merasa marah dan resah setelah mewawancara sejumlah pengungsi Rohingya. Dia mengatakan tidak bisa membayangkan kekerasan dan pelecehan seksual mesti dialami oleh banyak perempuan Rohingya dilakukan oleh militer dan militan Myanmar. Sejumlah pengakuan saksi korban, menurut dia, baru kali dianggap yang paling mengejutkan dan menyesakkan sepanjang pengalamannya berurusan dengan pelanggaran HAM di berbagai tempat.

"Trauma itu jelas terpancar dari mata salah satu korban saya wawancara. Kalau hal ini terbukti, pelakunya tidak boleh dibiarkan lolos," kata Radhika.

Etnis Rohingya, kata Christopher, harus segera dipulangkan ke tanah kelahiran mereka di Negara Bagian Rakhine, Myanmar. Namun, dengan catatan keamanan mereka harus dijamin.

"Maka dari itu perlu ada pengawas HAM dunia ditempatkan di Rakhine," kata Christopher.