Malaysia berkukuh PM Najib tidak terlibat isu korupsi 1MDB
Merdeka.com - Duta Besar Malaysia untuk Indonesia Dato Seri Zahrain Mohamed Hashim menegaskan Perdana Menteri Malaysia Najib Razak sama sekali tidak terlibat dalam isu 1 Malaysia Development Berhad (1MDB). Dia mengklaim jika Public Accounts Committee Malaysia (PAC) sudah membeberkan hasil temuan mereka dan tuduhan atas PM Najib tidak berdasar.
"Tentang penipuan penyelewengan belum ada bukti hukum yang mendukung bahwa PM Najib terlibat 1MDB, laporan dari PAC yang menarik adalah dinyatakan PM Najib tidak terlibat dalam urusan yang sebenarnya dalam 1MDB," kata Dubes Zahrain di kantornya, di Kuningan Jakarta, Selasa (12/4).
"Ini membuktikan jika 1MDB tidak hanya bermuatan untung rugi suatu sarikat, tetapi juga ada indikasi politiknya," sambungnya.
Menyinggung suara keras mantan Perdana Menteri Mahathir Muhamad yang mengkritik PM Najib, Dubes Zahrain mengatakan bila dia bukan seorang otoritas, sehingga tidak ada asas yang dapat membuktikan PM Najib seperti yang diutarakannya.
"Walau tuduhan datang dari Tun Mahathir sekali pun, tapi tidak ada asas yang dapat dibuktikan. Jadi ini cuma andaian tuduhan yang kita anggap sebagai niat politik saya tidak tahu apa tujuannya, tapi mungkin ada," terangnya.
Dubes Zahrain mengatakan 1MDB kini menjadi satu badan yang paling diselidiki di dunia.
"Semua sudah diketahui publik. PAC telah menyerahkan kepada Polisi Diraja Malaysia kalau unsur penipuan itu belum terbukti. Dr Mahathir sebut itu korup dan penyelewengan, saya rasa itu tidak adil," paparnya.
Namun begitu, Dubes Zahrain menjelaskan tidak menutup kemungkinan bila nantinya siapa yang akhirnya bersalah akan diproses sesuai proses hukum undang-undang.
(mdk/pan)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Najib Razak terjerat skandal korupsi 1MDB yang menghebohkan Malaysia.
Baca SelengkapnyaPenghitungan kerugian ekonomi negara bisa menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara korupsi.
Baca SelengkapnyaMahfud menilai bisa saja hal itu menjadi salah satu operasi dari pihak lain seakan-akan pasangan nomor urut 3 melakukan kecurangan.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
aksa KPK juga membebankan Dudy dengan membayar uang pengganti.
Baca SelengkapnyaMantan Bupati Kepulauan Meranti, Muhammad Adil terbukti terbukti bersalah melakukan tiga tindak pidana korupsi. Dia dijatuhi hukuman 9 tahun penjara.
Baca SelengkapnyaKPK menyita uang tunai Rp725 juta dari total Rp2,2 miliar saat menangkap eks Gubernur Maluku Abdul Gani Kasuba Cs
Baca SelengkapnyaUpaya hukum harus dimaksimalkan agar kerugian negara yang hilang bisa dikembalikan.
Baca SelengkapnyaKejagung menyatakan banyak pihak yang keliru terkait sosok HL yang rumahnya digeledah penyidik.
Baca SelengkapnyaAnggota DPR RI dari Fraksi PDIP Hendrawan Supratikno menyoroti penanganan perkara tersebut.
Baca Selengkapnya