Merdeka.com - Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un dan para pejabatnya dikenal menyukai barang mewah. Namun di tengah sanksi ketat dari Dewan Keamanan PBB dan lembaga internasional, dari mana barang mewah itu mereka dapatkan?

Lewat sebuah draf laporan PBB terungkap, Korea Utara diduga mendapatkan barang mewah dari dua perusahaan Singapura.

Laporan itu dibuat oleh Dewan Keamanan PBB dan kemungkinan akan dipublikasikan minggu depan, demikian seperti dikutip dari BBC, Selasa (13/3).

Pemerintah Singapura mengatakan, mereka mengetahui laporan soal kasus tersebut. Kini pihaknya mulai menyelidiki tentang pelanggaran yang mungkin terjadi.

Baik PBB dan Singapura melarang penjualan barang mewah ke Korea Utara.

Sanksi global terhadap Korea Utara telah diperkuat selama dua tahun terakhir karena ulah Pyongyang terus melakukan uji coba nuklir dan meluncurkan rudal.

Meskipun ada perkembangan baru-baru ini, seperti rencana pertemuan Kim Jong-un dengan Donald Trump, sanksi PBB terhadap Korea Utara akan tetap berlaku.

Sementara itu, pengamat mengatakan dugaan pelanggaran oleh perusahaan Singapura, jika terbukti, menimbulkan pertanyaan tentang seberapa luas pelanggaran sanksi Korea Utara tersebut terjadi di Asia.

Laporan PBB yang bocor itu menyoroti dua perusahaan yang bermarkas di Singapura, di antara daftar sejumlah perusahaan lainnya di Asia.

Dua perusahaan itu diduga memasok berbagai barang mewah ke Korea Utara, termasuk anggur dan minuman keras, sampai akhir Juli 2017.

Di bawah sanksi PBB, adalah ilegal jika menjual barang-barang mewah ke Korea Utara sejak 2006. Dan undang-undang Singapura melarang penjualan barang-barang tersebut ke Korea Utara selama beberapa tahun mendatang.

Dua perusahaan yang berbasis di Singapura yang sedang diselidiki adalah OCN dan T Specialist. Mereka adalah perusahaan anak usaha dan berbagi direktur yang sama.

Kedua perusahaan tersebut sudah membantah melakukan pelanggaran.

Laporan PBB juga mengklaim, antara 2011 dan 2014, "transaksi senilai lebih dari USD 2 juta yang diduga berasal dari penjualan barang di Korea Utara, mengalir dari akun yang disiapkan OCN dan T di bank Korea Utara, Daedong Credit Bank, ke rekening bank milik T Specialist di Singapura."

Menurut Kementerian Luar Negeri, Singapura telah melarang lembaga keuangannya untuk memberikan bantuan keuangan atau layanan yang memfasilitasi perdagangan dengan Korea Utara.

Pihak perusahaan T Specialist telah memberi kesaksian kepada PBB bahwa dana tersebut tidak berasal dari Korea Utara namun, sebuah perusahaan terdaftar di Hong Kong, dan terkait dengan penjualan sebelum 2012.

Kedua perusahaan tersebut juga dituduh oleh PBB memiliki "hubungan jangka panjang dan dekat", termasuk ikatan kepemilikan, dengan Bank Komersial Ryugyong, sebuah bank yang mengajukan daftar sanksinya pada 2017.

Kedua perusahaan Singapura itu mengatakan mereka tidak memiliki kepentingan di bank tersebut.

Pengacara mereka, Edmond Pereira, telah mengonfirmasi bahwa mereka sedang diselidiki oleh pihak berwenang Singapura, namun mereka berkeras bahwa mereka tidak mempunyai hubungan keuangan, kepentingan, atau hubungan apa pun dengan entitas di Korea Utara.

Pereira mengakui bahwa kliennya, "telah melakukan bisnis dengan entitas Korea Utara ... sebelum sanksi PBB mulai berlaku".

"Klien kami telah mengurangi keterlibatan mereka di Korea Utara, hal-hal ini memerlukan sedikit waktu," kata Pereira.