Merdeka.com - Kesenjangan antara si kaya dan si miskin di dunia ini makin lebar selama empat dekade terakhir. Hal itu diungkapkan dalam laporan The World Inequality 2018 yang dihimpun oleh tim internasional dan sejumlah peneliti, termasuk ekonom terkenal Thomas Piketty dan Emmanuel Saez.

Laman ABC News melaporkan, Jumat (16/12), dalam laporan yang baru dirilis itu sebanyak satu persen orang terkaya di dunia pendapatannya naik dua kali lipat dibanding penduduk miskin.

Kaum kelas menengah yang kebanyakan berada di Amerika Utara dan Eropa mengalami nasib yang terburuk. Globalisasi menyebabkan ratusan juta orang di negara berkembang mengalami kenaikan pendapatan, terutama di China dan India. Gaji para pekerja di sektor manufaktur dan pegawai kelas menengah lainnya kini mengalami penurunan.

Laporan teranyar ini menyatakan, negara-negara bisa mengurangi jurang lebar antara si kaya dan si miskin dengan kebijakan pajak progresif dan subsidi untuk pendidikan.

Pada 1980 Amerika Serikat dan negara Eropa Barat punya tingkat kesenjangan yang relatif sama. Sekitar satu persen orang kaya menguasai 10 persen pendapatan keseluruhan. Tapi pada 2016, satu persen orang terkaya di Eropa menguasai 12 persen pendapatan keseluruhan, sedangkan di AS satu persen orang terkaya menguasai 20 persen pendapatan keseluruhan.

Perbedaan itu terjadi karena di AS aturan pajak menjadi lebih longgar sedangkan di Eropa kebijakan pemerintah lebih mendukung sektor pendidikan yang menguntungkan kaum kelas menengah ke bawah.

Laporan ini memperlihatkan kesenjangan antara si kaya dan si miskin kian menanjak sejak 1980. Meski pada krisis 2008 kesenjangan itu sempat menyusut.

Pendapatan 10 persen orang terkaya dunia juga meningkat selama empat dekade terakhir, terutama di India, Rusia, dan Amerika Serikat. Di Timur Tengah, Brasil, dan negara sub-Sahara Afrika, kesenjangan masih sangat lebar, kata laporan ini.

"Kesenjangan ekonomi menyebar luas dan pada kondisi tertentu tidak terelakkan. Kami meyakini meningkatnya kesenjangan ini tidak terawasi secara memadai dan bisa menimbulkan berbagai macam masalah politik, ekonomi, dan sosial," kata kesimpulan para penyusun laporan ini.