Kemlu bantah tuduhan Vanuatu soal pelanggaran HAM di Papua

Merdeka.com - Kementerian Luar Negeri melalui Juru Bicaranya, Arrmanatha Nassir, membantah tuduhan adanya pelanggaran terjadi di Papua. Tuduhan tersebut diungkapkan Vanuatu dalam pertemuan Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Jenewa, Swiss, kemarin (1/3).

"Pada pertemuan Dewan HAM kemarin sebenarnya ada tujuh negara yang menyatakan adanya pelanggara HAM terjadi di Papua. Tetapi pernyataan tersebut jelas tidak merefleksi situasi di Papua saat ini di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo," kata Arrmanatha atau biasa disapa Tata saat menggelar jumpa pers di Kementerian Luar Negeri, Jakarta Pusat, Kamis (2/1).

Menurut Tata, jika benar terjadi pelanggaran HAM di Papua berita tersebut pasti sudah bergaung di dunia mengingat Indonesia merupakan negara penganut sistem pers yang bebas.

"Bagi negara seperti Indonesia di mana sistem demokrasi masih berjalan dan keterbukaan media masih diperjuangkan, sangat sulit menutupi bukti ada pelanggaran HAM. Namun tuduhan itu sama sekali tidak terbukti sebab Indonesia masih menganut dua mekanisme tersebut," ungkap Tata.

Sebaliknya, justru berbagai upaya terus dilakukan untuk meningkatkan taraf hidup penduduk Papua.

"Di era saat ini justru pembangunan khususnya infrastruktur terus digenjot. Hal itu dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat di sana," pungkasnya. (mdk/pan)