Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Indonesia akan laporkan kemajuan perlindungan HAM ke Dewan HAM PBB

Indonesia akan laporkan kemajuan perlindungan HAM ke Dewan HAM PBB ASEAN-PBB Dialogue on Preventing Violent Extremism. ©2016 Merdeka.com

Merdeka.com - Setiap empat tahun sekali negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa melaporkan kondisi perlindungan hak asasi manusia di negara masing-masing.

Pada 2017 nanti, pemerintah Indonesia sudah menyiapkan empat hal yang akan disampaikan ke badan traktat HAM yang terkait pada Dewan HAM PBB.

Empat hal yang disampaikan Indonesia adalah laporan periodik mengenai implementasi konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi rasial. Kemudian, laporan periodik awal diskriminasi pada penyandang disabilitas.

Ketiga, laporan konvensi perlindungan buruh migran dan keluarganya. Dan laporan terakhir adalah laporan universal periodik review siklus ke-3.

Direktur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM Mualimin Abdi menyebutkan, untuk menyampaikan laporan kemajuan dan perlindungan HAM tersebut, pemerintah Indonesia melibatkan seluruh instrumen nasional yang ada, seperti masyarakat sipil, komisi nasional HAM, bahkan akademisi.

"Sebagaimana kita ketahui dari Perpres no.17 tahun 2005 tentang rencana aksi nasional HAM tahun 2011 hingga 2015, pembangunan strateginya menyiapkan laporan instrumen HAM. Untuk itu, kita melakukan proses inklusif dan melibatkan seluruh instrumen nasional yang ada," kata dia saat ditemui di Hotel Sari Pan Pasifik, Rabu (14/12).

Menurut Mualimin, Presiden Joko Widodo sangat mengurusi isu HAM. Karenanya pada Hari HAM Internasional 10 Desember lalu, Presiden Joko Widodo memberikan penghargaan pada 228 kabupaten peduli HAM di Indonesia. Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi juga mengundang Komnas HAM dan menteri.

Sementara itu, Direktur HAM dan Kemanusiaan Kementerian Luar Negeri Dicky Komar menyebutkan laporan Indonesia di berbagai Dewan Traktat HAM dan juga Dewan HAM PBB memiliki nilai strategis, penghormatan, pemenuhan, perlindungan HAM internasional baik kepada publik nasional maupun internasional.

Sementara itu, penyusunan laporan siklus ke-3 Dewan HAM PBB, pembahasan laporan nasional akan dilakukan pada 3 Mei 2017.

(mdk/pan)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Prabowo Ingatkan Indonesia Harus Mandiri: Persaingan Antar Bangsa Kejam

Prabowo Ingatkan Indonesia Harus Mandiri: Persaingan Antar Bangsa Kejam

Hubungan antar bangsa belum tentu akan berjalan seiringan selamanya. Semua tergantung kepentingan.

Baca Selengkapnya
Hormati Pemilu, Bapanas Bakal Hentikan Bantuan Pangan untuk Sementara Waktu

Hormati Pemilu, Bapanas Bakal Hentikan Bantuan Pangan untuk Sementara Waktu

Bapanas hentikan pemberian bantuan pangan sementara dalam rangka menghormati pemilu 2024.

Baca Selengkapnya
Indonesia Harus Lebih Tegas Melawan Diskriminasi Perdagangan Global

Indonesia Harus Lebih Tegas Melawan Diskriminasi Perdagangan Global

Indonesia kini menghadapi diskriminasi perdagangan dari banyak negara terkait kebijakan ekspor minyak kelapa sawit.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Pemerintah Berencana Setop Sementara Penyaluran Bansos

Pemerintah Berencana Setop Sementara Penyaluran Bansos

Pemerintah mempertimbangkan untuk menghentikan sementara penyaluran bantuan pangan beras saat hari tenang hingga pencoblosan pemilu yakni 11-14 Februari 2024.

Baca Selengkapnya
Lama Tak Terdengar Kabar, Begini Kondisi Terbaru RS Indonesia di Gaza Setelah Diserang & Dijadikan Markas Tentara Israel

Lama Tak Terdengar Kabar, Begini Kondisi Terbaru RS Indonesia di Gaza Setelah Diserang & Dijadikan Markas Tentara Israel

Kondisi terkini Rumah Sakit (RS) Indonesia di Gaza, Palestina.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Perpanjang Bantuan Sosial Tambahan Hingga Juni

Pemerintah Perpanjang Bantuan Sosial Tambahan Hingga Juni

Pemerintah sedang mencari formula terkait kenaikan harga beras di pasaran.

Baca Selengkapnya
Menuju Indonesia Adil Makmur, Anies Janjikan Akses Kesehatan Berkualitas

Menuju Indonesia Adil Makmur, Anies Janjikan Akses Kesehatan Berkualitas

Peran pemangku kepentingan diperlukan agar tidak menciptakan kebijakan yang saling tumpang tindih.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Bantah Kenaikan Harga dan Kelangkaan Beras Akibat Program Bansos Pangan, Begini Penjelasannya

Pemerintah Bantah Kenaikan Harga dan Kelangkaan Beras Akibat Program Bansos Pangan, Begini Penjelasannya

Pemerintah membantah kenaikan harga dan kelangkaan beras karena program bansos pangan yang aktif dibagikan belakangan ini.

Baca Selengkapnya
Konvensi Internasional tentang Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi Rasial mulai Diadopsi pada 21 Desember 1965

Konvensi Internasional tentang Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi Rasial mulai Diadopsi pada 21 Desember 1965

Konvensi ini lahir sebagai tanggapan terhadap tantangan yang dihadapi oleh banyak negara yang berjuang untuk melawan diskriminasi rasial.

Baca Selengkapnya