DPR AS Sahkan Undang-Undang Dukung Demonstran Hong Kong

Rabu, 16 Oktober 2019 15:22 Reporter : Merdeka
DPR AS Sahkan Undang-Undang Dukung Demonstran Hong Kong Demo protes larangan pakai masker di Hong Kong. ©2019 REUTERS/Tyrone Siu

Merdeka.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Amerika Serikat kemarin mengesahkan undang-undang untuk menunjukkan dukungan bagi demonstran pro-demokrasi di Hong Kong.

Meski mendapat kecaman dari China, tetapi pada akhirnya DPR AS tetap mengesahkan undang-undang tersebut.

Undang-undang yang dituntut demonstran Hong Kong untuk disahkan itu akan memiliki dampak, terlebih pada sektor ekonomi bilateral negara AS dan China.

Undang-undang pertama adalah Undang-Undang Hak Asasi Manusia dan Demokrasi Hong Kong yang disahkan dapat mengakhiri status perdagangan khusus China dengan AS. Terkecuali, apabila Departemen Luar Negeri China memberi sikap bahwa aparat keamanan menghormati hak asasi manusia dan aturan hukum.

Dilansir dari laman Aljazeera, Rabu (16/10), undang-undang kedua adalah Protect Hong Kong Act. Undang-undang tersebut akan melarang ekspor komersial barang-barang militer. Serta, pengendalian massa seperti gas air mata.

Kemudian undang-undang ketiga adalah resolusi tidak mengikat yang mengakui hubungan Hong Kong dengan AS. Aturan tersebut mengecam "campur tangan Beijing" dalam urusan/hubungan Hong Kong, serta mendukung hak warga kota untuk melakukan demo.

Ketua DPR AS Nancy Pelosi menyebut undang-undang tersebut sebagai pengingat pentingnya dukungan AS untuk hak asasi manusia dalam menghadapi kepentingan komersial yang signifikan di China.

"Jika Amerika tidak berbicara tentang hak asasi manusia di China karena kepentingan komersial, maka kita kehilangan semua otoritas moral untuk berbicara atas nama hak asasi manusia di tempat mana pun di dunia," kata Nancy Pelosi.

Sementara itu, Kementerian Luar Negeri China mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa pihaknya "dengan tegas menentang" rancangan undang-undang tersebut.

Mereka mendesak legislator AS untuk berhenti mencampuri urusan di Hong Kong. Kemlu China menuduh "kekuatan asing" meningkatkan kerusuhan selama berbulan-bulan di Hong Kong.

Ketiga undang-undang tersebut memiliki dukungan lintas partai di AS.

Senat berupaya mengirim RUU ke Gedung Putih untuk ditandatangani menjadi undang-undang - atau veto oleh Presiden AS Donald Trump.

Baca Selanjutnya: Kegeraman China...

Halaman

Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini