Dampak UU Anti Muslim India, Imran Khan Ingatkan Dunia Ancaman Krisis Pengungsi

Merdeka.com - Perdana Menteri Pakistan, Imran Khan menyampaikan jutaan Muslim yang tinggal di India akan dipaksa meninggalkan negara itu sebagai dampak dari UU Kewarganegaraan baru, dan jam malam yang masih berlangsung di wilayah Kashmir yang dikuasai India, menciptakan apa yang dia istilahkan sebagai "krisis pengungsi yang akan mengerdilkan krisis-krisis lain".

Berpidato di Forum Pengungsi Global di Jenewa pada Selasa, Khan mengatakan negaranya tak akan mampu mengakomodir pengungsi lagi dan mendesak dunia segera mengambil langkah.

"Kami di Pakistan tak hanya khawatir akan ada krisis pengungsi. Kami khawatir ini akan memicu konflik, konflik antara dua negara bersenjata nuklir," jelasnya, dilansir dari Aljazeera, Rabu (18/12).

Pekan lalu, India mengesahkan UU yang merupakan amandemen UU tahun 1955, yang akan memberikan kewarganegaraan bagi warga non Muslim yaitu Hindu, Sikh, Buddha, Jain, Parsi, dan Kristen yang berasal dari Bangladesh, Afghanistan dan Pakistan. Sementara warga Muslim tidak termasuk dalam UU tersebut.

Pakar hukum India mengatakan UU tersebut melanggar konstitusi sekuler India, sementara ribuan Muslim dan kelompok warga sipil menggelar aksi unjuk rasa di India, takut UU tersebut akan meminggirkan 200 juta warga Muslim India.

Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan dan Sekjen PBB Antonio Guterres hadir saat Imran Khan berpidato.

Kashmir yang Terisolasi

Empat bulan ini Kashmir yang dikuasai India terisolasi, Khan mengatakan PM India Narendra Modi ingin mengubah demografi wilayah tersebut.

"Hal terpenting dunia harus pahami adalah tujuan mengubah demografi Kashmir dari mayoritas Muslim ke minoritas Muslim," ujarnya.

"Kita tahu dari pengalaman masa lalu bahwa mencegah lebih baik daripada mengobati, Jika dunia bertindak saat ini dan menekan pemerintah India untuk menghentikan tindakan ilegal, kita bisa mencegah krisis," lanjutnya.

Hubungan India-Pakistan semakin memburuk menyusul langkah India pada 5 Agustus lalu yang membatalkan status khusus Jammu dan Kashmir, satu-satunya negara bagian yang berpenduduk mayoritas Muslim di India. Kemudian pada bulan Oktober, New Delhi membagi negara bagian itu menjadi dua wilayah yang dikelola pemerintah federal.

Beberapa kelompok Kashmir berjuang ingin merdeka dari India atau bergabung dengan Pakistan. Kashmir yang dikelola India, rumah bagi hampir 8 juta orang, terisolasi selama lebih dari empat bulan, dimana jaringan internet dan telepon seluler diputus sejak 5 Agustus.