Baru sehari terpilih, Presiden Singapura sudah dicibir

Rabu, 13 September 2017 17:40 Reporter : Aryo Putranto Saptohutomo
Halimah Yacob. ©REUTERS/Edgar Su

Merdeka.com - Baru sehari dilantik menjadi Presiden Singapura, sosok Halimah Yacob sudah dikritik oleh penduduk setempat. Nada miring itu terlontar dengan alasan pengangkatan Halimah tidak mencerminkan demokrasi.

Dilansir dari laman The Guardian, Rabu (13/9), kritik itu mulai tersebar di dunia maya dan jejaring media sosial sejak kemarin. Rata-rata yang melontarkan kritik berasal dari etnis mayoritas China. Di mata mereka, pengangkatan Halimah sebagai Presiden Singapura tanpa pemilihan tidak bisa diterima. Pada kenyataannya pemerintah Singapura yang otoriter dan dikuasai kelompok politik tertentu memang bisa bertindak sesuka hati.

"Terpilih tanpa pemilihan. Lelucon," kata seorang warga Singapura, Pat Eng, dalam akun Facebook.

"Mulai saat ini saya akan memanggilnya Presiden Dipilih," tulis warga Singapura lainnya, Joel Kong. Beberapa bahkan menambahkan tagar #NotMyPresident di belakang unggahan mereka di media sosial.

Kewenangan presiden Singapura juga terbatas. Namun, dia mempunyai hak veto terhadap kebijakan pemerintahan. Hanya saja sepertinya hal itu tidak menimbulkan gejolak terlampau besar lantaran biasanya jarang terjadi konflik tajam antara kabinet serta perdana menteri, presiden, serta parlemen.

Halimah tadinya merupakan juru bicara parlemen Singapura berasal dari etnis minoritas muslim Melayu. Pemerintah memutuskan tidak menggelar pemilihan karena dua lawannya merupakan, Saleh Marican dan Farid Khan, dianggap tidak memenuhi syarat. Sebab, kekayaan mereka dalam perusahaan masing-masing kurang dari SGD 500 juta. Sedangkan Halimah meski bukan pengusaha, dia pernah menjabat sejumlah posisi di pemerintahan dan dianggap cakap dan layak menduduki kursi presiden.

Sebelum terpilih menjadi presiden, Halimah memilih terlebih dulu mundur dari keanggotaan Partai Aksi Rakyat (PAP). Dia menjadi politikus di partai itu selama dua dekade.

Pemerintah Singapura memutuskan membolehkan jabatan presiden diisi oleh etnis minoritas Melayu, sebagai cara buat membina kerukunan masyarakat antar-etnis di Negeri Singa, yang penduduknya mencapai 5,5 juta orang dengan etnis mayoritas China. Namun, sebagian kalangan 'konservatif' tidak setuju dengan cara itu. Mereka merasa semestinya jabatan presiden tidak boleh diberikan begitu saja tanpa pemilihan, apalagi sudah disiapkan kandidat dari etnis tertentu.

Hal ini menjadi bertentangan lantaran pemerintah Singapura menerapkan sistem otoriter dalam menjalankan negara. Mereka membatasi kebebasan pers dan mengeluarkan pendapat, termasuk dialog soal politik. Sebab, percaturan politik di Singapura selalu dikuasai PAP dari masa ke masa. Sedangkan partai lainnya seperti Partai Buruh, Partai Rakyat Singapura, Partai Demokratik Singapura, Partai Solidaritas Nasional, Partai Reformasi, Aliansi Demokratik Singapura, Partai Progresif Singapura, Partai Singapura Pertama, dan Partai Kekuatan Rakyat sepertinya cuma menjadi penggembira.

Maka dari itu, alasan mereka mengkritik kebijakan memberikan kursi kepresidenan kepada Halimah, dan tidak menggelar pemilihan sukar dipahami. Toh sebagian besar masyarakat meyakini pemilihan umum atau pemungutan suara di Singapura sepertinya tidak perlu terjadi lantaran pemenangnya sudah bisa diperkirakan jauh hari. Mereka juga bisa sesuka hati menggugurkan kandidat tertentu dari kontestasi politik. Seperti dialami Tan Cheng Bock.

Tan mendadak dihapus dari daftar calon presiden lantaran pemerintah dikuasai PAP khawatir bakal kalah. Tan menggugat keputusan itu dan minta digelar pemilihan ulang, tetapi tidak dikabulkan.

Penduduk Singapura juga mengkritik Halimah dari sisi latar belakang etnis. Hal tentu seperti mencoreng wajah negara itu yang selalu menggalakkan harmonisasi dalam kemajemukan dan perbedaan. Hanya saja memang dalam stratifikasi sosial, etnis Melayu sebagai minoritas menduduki posisi paling bawah di sana.

Sedangkan bagi kalangan warga Melayu, pernyataan seperti itu dianggap mengingkari prinsip meritokrasi dianut Singapura. Yang mana seharusnya suatu penganugerahan sebuah jabatan didasarkan atas kemampuan, dan tidak dilihat dari perbedaan ras.

Walau dikritik dari berbagai sisi, nampaknya Halimah yang di masa lalu sempat mencicipi rasanya berjualan nasi Padang di kaki lima tetap sabar.

"Saya berjanji akan melakukan apapun yang saya mampu buat melayani rakyat Singapura. Dan hal itu tidak akan berubah walau digelar pemilihan atau tidak," kata Halimah. [ary]

Topik berita Terkait:
  1. Singapura
  2. Halimah Yacob
  3. Jakarta
Komentar Pembaca

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini

Subscribe and Follow

Temukan berita terbaru merdeka.com di email dan akun sosial Anda.