AD Myanmar 'cuci tangan' soal pembantaian etnis Rohingya

Merdeka.com - Kekhawatiran tentang obyektivitas terhadap hasil penyelidikan dugaan pelanggaran hak asasi manusia terhadap etnis minoritas muslim Rohingya, digelar oleh militer Myanmar terjawab. Dalam laporannya dilansir baru-baru ini Angkatan Darat Myanmar berkeras tidak ditemukan bukti satu pun terkait pemerkosaan dan pembantaian terhadap orang Rohingya, dilakukan oleh para serdadu.

Dilansir dari laman The Guardian, Selasa (14/11), laporan bantahan Angkatan Darat Myanmar diterbitkan sehari sebelum pergantian panglima militer pada Jumat pekan lalu. Panglima Komando Barat Myanmar, Mayor Jenderal Maung Maung Soe dimutasi tetapi posisinya ditutupi. Posisinya kini diisi oleh Brigjen Soe Tint Naing, sebelumnya menjabat kepala urusan logistik.

"Saya tidak tahu alasan kenapa yang bersangkutan dipindah," kata Wakil Direktur Departemen Perang Psikologi dan Hubungan Masyarakat, Mayjen Aye Lwin.

Di dalam laporan itu, Angkatan Darat Myanmar menyangkal segala macam tuduhan, mulai dari pembantaian hingga membumihanguskan perkampungan etnis Rohingya. Hasilnya diunggah di laman akun Facebook Panglima Militer Jenderal Min Aung Hlaing. Panglima Komando Barat selama ini berada di bawah kendali Biro Operasi Khusus, dan selalu langsung melaporkan semua kegiatan kepada Aung Hlaing.

Sepertinya Angkatan Darat Myanmar buru-buru menerbitkan laporan itu sebelum lawatan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Rex Tillerson. Diduga, Tillerson bakal berusaha menekan Angkatan Darat Myanmar terkait krisis Rohingya.

Penyelidikan itu digelar pada pertengahan Oktober lalu, dilakukan oleh sebuah komite dipimpin Letnan Jenderal Aye Win. Markas Besar Angkatan Darat Myanmar berkeras operasi militer sesuai dengan undang-undang dasar negara mayoritas Buddha itu.

Menurut pernyataan Jenderal Min Aung Hlaing saat itu, komite akan memeriksa apakah para perwira dan prajurit dalam menjalankan operasi patuh kepada perintah komandan, serta apakah mereka mengikuti aturan dalam sebuah operasi militer. Meski demikian diduga kuat penyelidikan dilakukan militer Myanmar tidak bakal berimbang.

Myanmar juga menolak kehadiran tim pencari fakta Perserikatan Bangsa-Bangsa pada Oktober tahun lalu. Mereka ditugaskan buat mencari tahu dugaan pelanggaran dilakukan militer Myanmar saat menggelar operasi menumpas apa 'kelompok militan'.

Komisi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa membeberkan secara rinci bagaimana taktik pemerintah Myanmar memburu warga etnis minoritas muslim Rohingya. Menurut mereka, pemerintah Myanmar sengaja bertindak kejam secara masif, terstruktur, dan sistematis terhadap orang Rohingya dengan maksud supaya mereka tidak kembali lagi ke perkampungannya di Negara Bagian Rakhine.

Laporan Komisi HAM PBB itu dirilis Rabu kemarin. Isinya disusun berdasarkan hasil wawancara dari 65 pengungsi Rohingya, baik perseorangan ataupun kelompok, pada pertengahan September lalu. Dalam laporan itu tercantum kalau serangan kepada etnis Rohingya dilakukan aparat Myanmar dan kelompok Buddha ekstrem ternyata 'terkoordinasi dan terstruktur', dengan maksud bukan cuma mengusir, tetapi juga mencegah mereka tidak kembali.

Beberapa narasumber diwawancara mengatakan kalau sebelum dan selama serangan terjadi, aparat Myanmar memberikan peringatan melalui pengeras suara menyatakan, 'Kalian tidak berhak ada di sini. Pergi saja ke Bangladesh. Kalau kalian tidak pergi, kami akan membakar rumah dan membunuh kalian'. Hal itu dilakukan buat menebar ketakutan di antara warga Rohingya sehingga mereka enggan kembali.

Dalam laporan itu, anggota misi dan peneliti PBB Karen Friedrich di Bangladesh mengatakan kalau sebelum terjadi serangan besar-besaran ke wilayah pemukiman orang Rohingya, dengan alasan membalas penyerbuan dilakukan kelompok militan Tentara Penyelamat Rohingya Arakan (ARSA) ke sejumlah pos polisi pada 25 Agustus lalu, ternyata sudah terjadi pembatasan akses buat orang Rohingya.

"Aparat Myanmar melarang orang Rohingya ke pasar, klinik atau rumah sakit setempat, sekolah, dan tempat ibadah. Lelaki Rohingya berusia 15 hingga 40 tahun ditangkap oleh polisi dan ditahan tanpa alasan," kata Karen dalam jumpa pers.

Kepala Komisi HAM PBB, Zaid Ra'ad al-Hussein, mengatakan pemerintah Myanmar sengaja tidak mengakui hak-hak warga Rohingya, termasuk tidak memberikan mereka identitas kewarganegaraan.

"Itu adalah taktik mengusir orang dalam jumlah banyak supaya mereka tidak mungkin kembali," kata Hussein.

Komisi HAM PBB menyatakan di dalam laporannya kalau pasukan Myanmar bersama dengan kelompok ekstremis Buddha sengaja membakar bangunan atau marka apapun di kawasan pemukiman Rohingya supaya wilayah itu sulit dikenali.

Lembaga pemantau hak asasi manusia Amnesty International tidak mengakui laporan internal Angkatan Darat Myanmar soal penyimpangan dalam operasi militer di Negara Bagian Rakhine. Mereka mendesak PBB mengirim tim pencari fakta dan memberikan akses kepada penyelidik mandiri melihat langsung ke jantung pertikaian.

"Militer Myanmar masih mencoba menyembunyikan kekerasan terhadap etnis Rohingya. Ada cukup bukti kalau serdadu Myanmar membantai dan memperkosa orang Rohingya, dan membakar perkampungan mereka. Dari sejumlah rekaman kesaksian korban dan analisa citra satelit kami hanya punya satu kesimpulan, serangan itu adalah kejahatan terhadap kemanusiaan," kata Direktur Asia Tenggara dan Pasifik Amnesty International, James Gomez.