Wamen Investasi Blak-blakan Ekspansi SPBU Swasta Tersendat Imbas Penyesuaian Kebijakan BBM
Pemerintah berupaya memastikan agar perubahan tersebut tidak menimbulkan ketidakpastian bagi pelaku usaha.
Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Todotua Pasaribu mengakui bahwa rencana ekspansi sejumlah perusahaan swasta di sektor hilir migas seperti BP AKR dan Shell akan terhambat oleh penyesuaian kebijakan BBM pemerintah.
"Bahwa itu terpengaruh ada, tetapi kan ini kan bicara long short planning kedepannya. Saya rasa juga para pelaku usaha sekelas Shell BP apa semuanya mereka bukan short planning yang akan mereka lihat," kata Todotua dalam konferensi pers usai Rapat Pembahasan Kuota Impor BBM SPBU Swasta, di kantor Kementerian Investasi, Jakarta, Selasa (7/10).
Kendati demikian, Todotua memastikan, proses penguatan regulasi yang tengah dilakukan justru bertujuan memberikan kepastian dan arah strategis jangka panjang bagi investor.
Menurut Todotua, situasi tahun ini memang menunjukkan adanya pergerakan atau shifting dalam kebijakan sektor energi, terutama pada bisnis ritel BBM. Namun, pemerintah berupaya memastikan agar perubahan tersebut tidak menimbulkan ketidakpastian bagi pelaku usaha.
"Bagi para pelaku ustaha kan yang penting adanya kepastian kebijakan policy nya nanti seperti apa. Situasionalnya tahun ini memang ada pergerakan dan tadi juga sudah diyakinin dari Dirjen Migas bahwa memang ini lagi diramu sehingga strategiknya di tahun 2026 itu dipastikan akan jauh lebih baik," ujarnya.
Ia menjelaskan, bisnis ritel BBM sebenarnya telah terbuka sejak 2004, dan perusahaan seperti Shell mulai beroperasi di Indonesia sejak 2005. Artinya, iklim usaha di sektor ini sudah cukup matang dan terbukti mampu bertahan melewati berbagai perubahan kebijakan.
"Selama ini kan sebenarnya bisnis ini kan sudah dibuka dari tahun 2004 dan rata-rata seperti Shell sudah mulai dari tahun 2005 sebenarnya dalam bisnis ini," ujarnya.
Penyesuaian Kebijakan Tak Ganggu Perencanaan Jangka Panjang
Lebih lanjut, Todotua menegaskan bahwa meski ada dampak sementara akibat dinamika kebijakan, hal itu tidak mengubah arah jangka panjang perusahaan energi global di Indonesia. Menurutnya, pemain besar seperti Shell, BP AKR memiliki visi bisnis yang berbasis pada perencanaan panjang, bukan keputusan sesaat.
Ia menyebutkan, para pelaku usaha di sektor ini telah beroperasi selama puluhan tahun dan sudah memahami karakteristik pasar energi di Indonesia. Karena itu, perubahan kebijakan tidak serta-merta menjadi penghalang.
"Bahwa memang perkembangan daripada industri ini kan kita sudah melalui puluhan tahun ya. Nah situasional yang ada ini sepanjang apa namanya negara atau pemerintah bisa memberikan kepastian saya pikir gak ada problem dengan itu," ujarnya.
Dorong Sinergi Hilirisasi dan Investasi Energi
Selain menjamin kepastian bagi sektor SPBU, Todotua juga menyoroti pentingnya membangun ekosistem investasi energi yang lebih luas. Ia mencontohkan, Exxon beberapa bulan lalu telah menyatakan minat untuk memperluas investasi ke sektor petrokimia di Indonesia.
Langkah ini menunjukkan bahwa peluang investasi di sektor energi tidak terbatas pada ritel BBM, tetapi juga mencakup hilirisasi industri migas.
Pemerintah berupaya agar penyesuaian kebijakan tidak hanya menciptakan stabilitas, tetapi juga membuka ruang kolaborasi strategis antarperusahaan energi global.
"Kayak seperti Exxon beberapa bulan yang lalu mereka juga pernah mengutarakan untuk masuk dalam industri petrochemical. Shell industri-industri yang lain ini juga karena cycle ini kan bukan hanya di SPBU aja. Tetapi kita berharap bahwa isu ini bisa dikelola lebih baik sehingga tidak terlalu ber-impact," pungkasnya.