Update Terbaru: Bantuan Subsidi Upah Rp600.000 Sudah Cair ke 11,46 Juta Pekerja
Secara proses pencairan, pemerintah bakal memfasilitasi penyaluran BSU melalui empat bank Himbara, plus Bank Syariah Indonesia (BSI).
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan, bantuan subsidi upah (BSU) 2025 sebesar Rp600.000 sudah dicairkan kepada sekitar 11,46 juta penerima.
"Bantuan subsidi upah, yang untuk angka di bawah Rp3,5 juta untuk UMP dan UMK, ini sudah terserap 11,46 juta. Sehingga masih ada sekitar sisa dari target 17,3 juta penerima," jelas dia di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis (3/7).
Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan, pencairan BSU 2025 sebesar Rp600.000 akan dilakukan dalam beberapa tahap. Pada tahap pertama, pemerintah akan menyalurkannya kepada sekitar 3,69 juta penerima.
Hingga 24 Juni 2025, Menaker melaporkan pemerintah telah menyalurkan BSU kepada sekitar 2,45 juta penerima
"Sampai dengan Selasa, 24 Juni 2025, dari jumlah penerima BSU tahap 1 yang ditetapkan 3.697.836 penerima, tersalurkan ke rekening penerima sebanyak 2.450.068 orang," jelasnya beberapa waktu lalu.
Pemerintah pun akan kembali memberikan bantuan subsidi upah tahap kedua kepada sekitar 4,5 juta penerima. Namun, Yassierli belum memberikan rincian pasti kapan bantuan dana dari program stimulus ekonomi tersebut bakal cair.
Cair Lewat 5 Bank Himbara dan PT Pos Indonesia
Secara proses pencairan, pemerintah bakal memfasilitasi penyaluran BSU melalui empat bank Himbara, plus Bank Syariah Indonesia (BSI). Selain itu, pemerintah juga memanfaatkan PT Pos Indonesia untuk menyalurkan bantuan kepada para penerima yang tidak memiliki rekening dari kelima bank tersebut.
"Penyaluran BSU 2025 dilakukan melalui bank Himbara. Bank BNI, Bank BRI, Bank BTN, dan Bank Mandiri, dan Bank BSI khusus untuk penerima BSU yang berdomisili di Aceh," terang Yassierli.
"Kami juga mengantisipasi bagi calon penerima BSU yang tidak memiliki rekening Himbara, akan disalurkan melalui PT Pos Indonesia. Ini sama dengan kebijakan tahun-tahun sebelumnya," bebernya.
Syarat Penerima BSU
Lebih lanjut, Menaker turut memaparkan syarat-syarat bagi pekerja yang berhak menerima BSU. Yang dibuktikan dengan kepemilikan nomor induk kependudukan (NIK), peserta aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan pada BPJS Ketenagakerjaan, dengan status keaktifan sampai dengan April 2025.
"Menerima gaji atau upah paling banyak sebesar Rp 3,5 juta per bulan, atau paling banyak sebesar upah minimum kabupaten/kota, atau upah minimum provinsi (UMP) bagi kabupaten/kota yang tidak menetapkannya," ungkap dia.
"Dikecualikan bagi aparatur sipil negara atau ASN, prajurit TNI/Polri. Dan persyaratan terakhir diprioritaskan bagi pekerja atau buruh yang tidak sedang menerima program keluarga harapan (PKH) pada tahun anggaran berjalan sebelum BSU disalurkan," tuturnya.