Trivia Anggaran: Rp500 Miliar Mengendap! Gubernur Sulteng Dorong Percepatan Penyerapan Anggaran Pemprov Sulteng 2025
Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid mendesak OPD untuk segera memaksimalkan Penyerapan Anggaran Pemprov Sulteng 2025, mengingat masih ada Rp500 miliar di kas daerah yang belum terserap. Mengapa ini penting?
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) secara tegas mendorong seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) agar segera memaksimalkan penyerapan anggaran pada tahun 2025. Langkah ini diambil untuk memastikan dana yang tersedia dapat segera memberikan dampak positif bagi perekonomian lokal dan kesejahteraan masyarakat.
Gubernur Sulteng, Anwar Hafid, menyampaikan desakan tersebut di Palu pada Senin (15/9) lalu, dalam sebuah acara penting yang membahas akuntabilitas kinerja. Beliau menyoroti adanya dana sebesar Rp500 miliar yang masih mengendap di kas daerah, sebuah jumlah signifikan yang seharusnya sudah berputar di tengah masyarakat.
Percepatan Penyerapan Anggaran Pemprov Sulteng ini menjadi krusial untuk menghindari penumpukan dana yang tidak produktif dan memastikan alokasi anggaran benar-benar menyentuh kebutuhan rakyat. Gubernur juga menekankan pentingnya efisiensi dan fokus pada program yang berdampak langsung, bukan hanya biaya operasional.
Pentingnya Percepatan Penyerapan Anggaran Pemprov Sulteng
Gubernur Anwar Hafid menyoroti fakta bahwa masih ada sekitar Rp500 miliar dana yang belum terserap di kas daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Dana sebesar ini, jika dapat disalurkan, memiliki potensi besar untuk menggerakkan roda perekonomian lokal secara signifikan. Beliau mengingatkan agar OPD tidak menunggu hingga akhir tahun untuk bertindak.
"Hari ini masih ada Rp500 miliar di kas daerah. Kalau Rp200 miliar saja terserap ke masyarakat, itu sudah memberi pengaruh besar bagi perputaran ekonomi. Jangan tunggu akhir tahun baru bergerak," tegas Gubernur Anwar Hafid. Pernyataan ini menggarisbawahi urgensi Penyerapan Anggaran Pemprov Sulteng agar manfaatnya segera dirasakan oleh warga.
Penumpukan dana di kas daerah tanpa penyerapan yang optimal berarti potensi pertumbuhan ekonomi yang terhambat dan program pembangunan yang tertunda. Oleh karena itu, percepatan penyerapan anggaran menjadi kunci untuk mewujudkan dampak langsung pada masyarakat, mulai dari pembangunan infrastruktur hingga pemberdayaan ekonomi.
Efisiensi dan Prioritas Anggaran untuk Kesejahteraan Rakyat
Selain percepatan, Gubernur Anwar Hafid juga menekankan pentingnya efisiensi dalam penggunaan anggaran serta keberpihakan pada kepentingan rakyat. Beliau mengingatkan agar dana tidak habis hanya untuk biaya operasional yang tidak memberikan nilai tambah signifikan bagi masyarakat luas. Setiap rupiah harus dimaksimalkan dampaknya.
"Kalau kegiatan bisa dikerjakan dua orang, jangan melibatkan sepuluh orang. Anggaran harus efisien, tapi jangan ragu untuk mengalokasikan lebih pada program yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat," ujarnya. Pesan ini menegaskan perlunya perencanaan yang matang dan pelaksanaan yang tepat sasaran dalam Penyerapan Anggaran Pemprov Sulteng.
Prioritas harus diberikan pada program-program yang secara langsung menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, dan pemberdayaan ekonomi. Dengan demikian, anggaran daerah benar-benar berfungsi sebagai instrumen untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan warga Sulawesi Tengah.
Pengawasan Ketat dan Komitmen Pembangunan Berbasis Sembilan Pilar
Untuk anggaran tahun 2026, Gubernur Anwar Hafid menyatakan komitmennya untuk mengawal langsung penyusunan APBD hingga ke detail terkecil. APBD mendatang akan dibangun berdasarkan pendekatan sembilan pilar pembangunan Berani, yang menjadi arah kebijakan utama Pemerintah Provinsi Sulteng. Ini menunjukkan upaya serius dalam memastikan relevansi anggaran.
Penegasan ini disampaikan dalam rangkaian kegiatan peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Sulteng tahun 2025. Acara tersebut juga mencakup evaluasi RKPD 2025, penganugerahan SAKIP Award 2025, penandatanganan perjanjian kinerja perubahan 2025, serta desk evaluasi RKPD triwulan II, menunjukkan komitmen terhadap transparansi.
Gubernur juga memotivasi seluruh jajaran OPD untuk bekerja lebih keras dan tidak bersantai, bahkan di akhir pekan, demi memastikan program berjalan optimal dan memberikan manfaat nyata. "Kita semua ini orang-orang terpilih yang diberi amanah. Jangan banyak santai. Mari bekerja lebih keras," pesannya, menekankan tanggung jawab dalam Penyerapan Anggaran Pemprov Sulteng.
Komitmen ini diharapkan dapat mendorong seluruh OPD untuk lebih proaktif dan bertanggung jawab dalam mengelola serta menyerap anggaran. Dengan pengawasan ketat dan fokus pada sembilan pilar pembangunan, diharapkan APBD dapat menjadi alat yang efektif untuk mencapai visi pembangunan Sulawesi Tengah yang lebih maju dan sejahtera.
Sumber: AntaraNews