Transaksi Non-Tunai RI Tembus Rp642 Triliun, Pecahkan Rekor Baru
Pertumbuhan ini menunjukkan akselerasi kuat dalam penggunaan layanan pembayaran digital seiring perluasan akses teknologi.
Pemerintah mencatat lonjakan signifikan transaksi non-tunai sepanjang 2025, dengan nilai mencapai Rp642 triliun atau meningkat 20,3 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Pertumbuhan ini menunjukkan akselerasi kuat dalam penggunaan layanan pembayaran digital seiring perluasan akses teknologi dan perubahan pola konsumsi masyarakat.
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, mengatakan kenaikan ini menandakan perubahan besar dalam pola konsumsi dan perilaku keuangan masyarakat, khususnya dalam aktivitas pembayaran sehari-hari. Digitalisasi yang terus meluas menjadi salah satu faktor utama yang mendorong akselerasi ini.
"Sampai September, transaksi non-tunai mencapai Rp642 triliun dan meningkat dibandingkan tahun lalu 20,3 persen,” kata Menko Airlangga dalam sambutannya diacara Pertemuan Tahunan Bank Indonesia, di kantor Pusat Bank Indonesia, Jakarta, Jumat (28/11).
Pergeseran perilaku masyarakat
Airlangga menyebut pergeseran perilaku masyarakat ke transaksi digital didorong oleh kemudahan, kecepatan, dan efisiensi pembayaran elektronik.
Selain itu, adaptasi teknologi yang semakin kuat, termasuk kemapanan infrastruktur pembayaran digital, membuat metode non-tunai jauh lebih diminati.
"Upaya digitalisasi terus mendorong pergeseran pola perilaku masyarakat ke belanja online dan non-tunai," ujarnya.
Ekosistem Digital Daerah Menguat
Lebih lanjut, Menko Airlangga menyampaikan transformasi transaksi non-tunai tidak lepas dari percepatan digitalisasi yang dilakukan pemerintah daerah. Hingga semester I 2025, sebanyak 501 pemerintah daerah atau 91,8 persen telah memiliki ekosistem digital yang terintegrasi.
Penerimaannya pun tinggi, dengan nilai transaksi melalui QRIS dan e-banking mencapai Rp75,3 triliun dalam pengelolaan pajak dan retribusi daerah.
“Program kebijakan percepatan dan perluasan digitalisasi daerah telah mendorong ekosistem digital secara signifikan sampai dengan semester I, 501 pemerintah daerah atau 91,8 persen telah memiliki ekosistem digital yang ditunjukkan dengan dominasi QRIS dan e-banking sebesar Rp75,3 triliun dalam penerimaan pajak dan retribusi daerah,” ujarnya.
Perkembangan QRIS
Adapun kata Airlangga, lonjakan transaksi non-tunai juga dipacu oleh berbagai program pemerintah untuk memperkuat infrastruktur digital nasional. QRIS kini telah digunakan oleh 58 juta konsumen dan 40 juta merchant, serta dapat berfungsi lintas negara seperti Malaysia, Thailand, Jepang, dan Korea Selatan.
Pemerintah terus memperluas kemampuan QRIS, termasuk uji coba di Tiongkok dan Arab Saudi untuk memperkuat penetrasi transaksi lintas batas. Selain QRIS, pemerintah juga mengoptimalkan penggunaan Kartu Kredit Indonesia (KKI) yang mulai banyak digunakan pemerintah daerah untuk pembayaran belanja operasional.
“Beberapa hal yang terus dilakukan oleh pemerintah, antara lain perluasan kanal digital termasuk QRIS dan kartu kredit Indonesia. Kartu kredit Indonesia ini yang banyak dipakai oleh pemerintah daerah. Kemudian, perluasan layanan sinyal terutama di wilayah 3T dengan teknologi serat optik maupun low earth orbit," katanya.