Tanah Datar Terima Rp120 Miliar untuk Perbaikan Infrastruktur Pascabencana, Ini Prioritasnya
Pemkab Tanah Datar menerima alokasi Rp120 miliar pada 2025 untuk Perbaikan Infrastruktur Tanah Datar pascabencana.
Pemerintah Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat (Sumbar), akan menerima alokasi anggaran signifikan sebesar Rp120 miliar pada tahun 2025. Dana ini dialokasikan khusus untuk perbaikan sejumlah infrastruktur vital yang mengalami kerusakan parah akibat bencana banjir lahar dingin yang melanda wilayah tersebut pada Mei 2024.
Alokasi anggaran jumbo ini berasal dari pemerintah pusat, khususnya Kementerian Pekerjaan Umum, menunjukkan komitmen serius dalam upaya pemulihan pascabencana. Bantuan ini diharapkan dapat mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi di daerah yang terdampak, mengembalikan fungsi fasilitas publik yang krusial bagi masyarakat.
Eka Putra, Bupati Tanah Datar, menyampaikan informasi ini dalam rapat koordinasi penting di Kota Sawahlunto. Pertemuan tersebut melibatkan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar, serta para Bupati dan Walikota se-Sumbar, bersama Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, untuk membahas prioritas pembangunan daerah.
Anggaran Jumbo untuk Pemulihan Tanah Datar
Pemerintah Kabupaten Tanah Datar akan memanfaatkan alokasi anggaran Rp120 miliar pada tahun 2025 untuk perbaikan infrastruktur esensial. Dana ini secara spesifik ditujukan untuk pembangunan kembali irigasi, jalan, dan jembatan yang rusak parah akibat dampak banjir lahar dingin.
Bupati Tanah Datar, Eka Putra, menegaskan bahwa bantuan ini merupakan bagian dari dukungan pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum. Pernyataan tersebut disampaikan di sela-sela rapat koordinasi yang mempertemukan 16 kepala daerah di Sumatera Barat dengan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade.
Rapat ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan memfasilitasi prioritas pembangunan di Ranah Minang untuk tahun anggaran 2025-2026. Fokus utama adalah memastikan bahwa infrastruktur yang vital bagi mobilitas dan perekonomian masyarakat dapat segera berfungsi kembali.
Prioritas Pembangunan dan Tantangan Ekonomi Lokal
Untuk tahun anggaran 2026, Pemerintah Kabupaten Tanah Datar telah mengajukan sejumlah permohonan bantuan tambahan kepada Kementerian Pekerjaan Umum. Proposal ini mencakup pembangunan Pasar Batusangkar, sport center, serta perbaikan beberapa ruas jalan dan jembatan lainnya.
Pengajuan ini didasari oleh kebutuhan mendesak untuk mempermudah kelancaran mobilitas masyarakat dan mempercepat pemulihan sektor pertanian. Bencana banjir lahar dingin telah menyebabkan kerusakan parah pada ratusan hektare sawah, mengakibatkan gagal panen dan kerugian ekonomi yang signifikan bagi petani.
Dari berbagai usulan yang disampaikan, pembangunan Pasar Batusangkar ditetapkan sebagai skala prioritas utama. Eka Putra menjelaskan, “Skala prioritas kita pembangunan pasar Batusangkar dulu, kalau ini sudah jadi baru kita upayakan pembangunan jalan dan jembatan.” Pasar ini dianggap sangat vital dan mendesak sebagai penopang utama perputaran ekonomi masyarakat setempat.
Sinergi Pusat dan Daerah untuk Ranah Minang
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade, menyatakan bahwa pertemuan dengan 16 kepala daerah di Sumatera Barat ini merupakan wujud nyata sinergitas antara pemerintah pusat dan daerah. Kolaborasi ini bertujuan untuk mempercepat pembangunan dan pemulihan di Ranah Minang, khususnya dalam konteks perbaikan infrastruktur pascabencana.
Andre mengonfirmasi bahwa seluruh proposal permohonan bantuan pembangunan infrastruktur yang dibawa oleh para bupati dan walikota telah diterima. Proposal-proposal tersebut, yang meliputi jalan, jembatan, pasar, dan lainnya, telah diserahkan kepada masing-masing balai yang berada di bawah Kementerian Pekerjaan Umum.
Ia juga menegaskan komitmennya untuk membantu memfasilitasi proses pengajuan dan pencairan dana tersebut. Dukungan dari Komisi VI DPR RI diharapkan dapat memperlancar realisasi proyek-proyek pembangunan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat Tanah Datar dan daerah lainnya di Sumatera Barat.
Sumber: AntaraNews