Sri Mulyani Lapor ke Prabowo: APBN 2025 Diprediksi Defisit 2,78 Persen
Menurut Sri Mulyani, angka defisit tersebut mencerminkan kondisi penerimaan dan belanja negara yang terus disesuaikan.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2025 akan mencatatkan defisit sebesar 2,78 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Hal ini disampaikan Sri Mulyani usai melapor langsung kepada Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara terkait perkembangan pembahasan APBN bersama DPR.
Menurut Sri Mulyani, angka defisit tersebut mencerminkan kondisi penerimaan dan belanja negara yang terus disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan nasional.
"Kami menyampaikan bahwa tahun ini 2025 outlook dari APBN akan mencapai defisit 2,78 persen dari PDB. Itu karena dari sisi penerimaan maupun dari sisi belanja negara," kata Sri Mulyani di Istana Negara, Rabu (23/7).
Menkeu mengatakan, pemerintah tetap menjaga prinsip kehati-hatian dalam menyusun APBN agar tetap kredibel dan mampu merespons tantangan ekonomi global.
Kebijakan fiskal 2025 akan diarahkan untuk menjaga keberlanjutan fiskal, mendukung pertumbuhan ekonomi, serta menjamin perlindungan sosial yang lebih baik bagi masyarakat.
Belanja Negara Fokus ke Program Prioritas
Sri Mulyani menegaskan bahwa komposisi belanja negara dalam APBN 2025 akan difokuskan untuk mendanai program-program prioritas pemerintah. Hal ini termasuk sektor pendidikan, kesehatan, dan ketahanan pangan, yang menjadi pilar pembangunan nasional jangka menengah.
Program unggulan seperti makanan bergizi gratis, perbaikan sekolah, penguatan koperasi, serta infrastruktur irigasi dan bendungan menjadi fokus utama dalam pengalokasian anggaran. Pemerintah juga mengalokasikan belanja untuk pengembangan sekolah digital dan modernisasi madrasah.
"Itu semuanya tadi telah kami laporkan sehingga untuk mendapatkan arahan dari Bapak Presiden apakah prioritasnya telah sesuai untuk finalisasinya, tentu saya tidak menyampaikan pada media pada malam hari ini, karena nanti yang akan disampaikan oleh Presiden pada DPR, pada paripurna DPR tanggal 15 Agustus," ujarnya.
Stabilitas dan Kepercayaan Pasar Jadi Prioritas
Dalam pertemuannya dengan Presiden Prabowo, Sri Mulyani juga melaporkan bahwa desain defisit APBN akan tetap mempertimbangkan stabilitas ekonomi nasional dan kepercayaan pasar.
Presiden disebut memberikan arahan agar pengelolaan defisit dilakukan hati-hati agar tak menggoyahkan persepsi investor terhadap kekuatan fiskal Indonesia.
"Kemudian defisit harus dijaga pada level yang baik dalam hal ini Seperti yang sudah disampaikan di DPR, range-nya saya laporkan kepada Bapak Presiden dan beliau mengatakan apabila bisa dibuat sehingga market confidence bagus ekonomi kita tetap jalan, support terhadap ekonomi melalui APBN, counter cyclical bisa jalan," pungkasnya.