Serapan APBD Pemprov Jambi Capai 80 Persen, BPKPD Optimis Target Terpenuhi
Hingga akhir November, serapan APBD Pemprov Jambi telah mencapai 80 persen, menunjukkan progres positif meskipun proyek fisik masih berjalan. BPKPD optimis target akan tercapai.
Pemerintah Provinsi Jambi mencatat progres positif dalam penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) hingga akhir November 2025. Data terbaru menunjukkan bahwa serapan APBD Pemprov Jambi telah mencapai angka 80 persen. Capaian ini dianggap baik mengingat masih banyaknya pengerjaan proyek fisik yang sedang berlangsung di berbagai daerah.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Provinsi Jambi, Agus Pirngadi, menjelaskan bahwa persentase penyerapan ini masih dalam kategori normal. Hal ini karena masih tersisa satu bulan penuh untuk mengejar target penyerapan anggaran tahunan. Pihaknya terus memantau dan mendorong percepatan realisasi.
Secara rinci, dari total target pendapatan sebesar Rp4,4 triliun, realisasi telah mencapai Rp3,5 triliun. Angka tersebut setara dengan sekitar 80,4 persen dari target yang ditetapkan. Sementara itu, realisasi belanja hingga akhir November berada di angka 67,9 persen atau sebesar Rp3 triliun dari total pagu Rp4,4 triliun.
Progres Penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Perbedaan signifikan terlihat antara realisasi pendapatan dan belanja daerah, terutama pada pos belanja modal. Belanja modal pada tahun anggaran 2025 tercatat mencapai 60 persen dari pagu anggaran keseluruhan, dengan nilai sekitar Rp2,6 triliun. Namun, pencairan dana untuk belanja modal ini belum dapat dilakukan sepenuhnya.
Pencairan dana belanja modal sangat bergantung pada penyelesaian proyek fisik yang dikerjakan oleh pihak ketiga. Umumnya, pembayaran penuh untuk proyek-proyek tersebut baru akan dilakukan pada pertengahan Desember mendatang setelah pengerjaan mencapai 100 persen. Kondisi ini menyebabkan adanya selisih penyerapan yang cukup besar.
Agus Pirngadi menegaskan bahwa capaian serapan anggaran ini masih sesuai dengan rencana pemerintah daerah. Belanja modal yang dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur dan proyek lainnya masih dalam tahap pengerjaan di lapangan. Proses pengerjaan yang terus berlangsung ini menjadi indikator positif bagi realisasi anggaran.
Dorongan Percepatan dan Peran Vital Dinas PUPR
Tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) terus melakukan upaya intensif untuk mendorong percepatan pencairan anggaran. Pembahasan rutin dan koordinasi aktif dilakukan dengan berbagai satuan kerja (satker) terkait. Tujuannya adalah memastikan setiap satker dapat merealisasikan anggarannya sesuai target yang telah ditetapkan.
Salah satu perangkat daerah yang menjadi fokus utama dalam dorongan percepatan ini adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Dinas PUPR memiliki alokasi belanja modal terbesar dibandingkan perangkat daerah lainnya. "Dinas PUPR menjadi perangkat daerah dengan belanja modal terbesar, kita terus dorong percepatan serapannya," ujar Agus Pirngadi.
Fokus pada Dinas PUPR diharapkan dapat memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan serapan APBD secara keseluruhan. Dengan percepatan di sektor ini, diharapkan target penyerapan akhir tahun dapat tercapai optimal. Pemerintah Provinsi Jambi berkomitmen untuk memastikan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran demi pembangunan daerah.
Sumber: AntaraNews