Realisasi Program Cetak Sawah di Bengkulu 2025 Capai 1.573 Hektare, Dorong Swasembada Pangan
Hingga Desember 2025, **realisasi program cetak sawah di Bengkulu** telah mencapai 1.573 hektare, menjadi langkah strategis pemerintah daerah dan pusat untuk mewujudkan swasembada pangan pada tahun 2027.
Realisasi program cetak sawah di tiga wilayah Provinsi Bengkulu sepanjang tahun 2025 telah mencapai 1.573 hektare. Data ini dicatat oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) hingga Desember 2025. Program ini merupakan upaya pemerintah pusat yang didukung penuh oleh pemerintah daerah.
Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Bengkulu, Muhammad Arief Barata, mengungkapkan bahwa angka tersebut merupakan bagian dari target 2.220 hektare lahan persawahan yang ditetapkan. Kabupaten Bengkulu Utara dan Seluma menjadi wilayah dengan realisasi tertinggi.
Inisiatif ini bertujuan untuk memperkuat ketahanan pangan dan mencapai swasembada pangan pada tahun 2027. Meskipun demikian, beberapa kendala teknis, khususnya masalah irigasi di Kabupaten Rejang Lebong, masih menjadi tantangan dalam pencapaian target keseluruhan.
Capaian dan Tantangan Realisasi Cetak Sawah di Bengkulu
Program cetak sawah di Provinsi Bengkulu menunjukkan progres signifikan dengan total 1.573 hektare lahan baru yang berhasil dicetak sepanjang tahun 2025. Pencapaian ini tersebar di beberapa kabupaten, dengan Bengkulu Utara memimpin realisasi seluas 868 hektare. Sementara itu, Kabupaten Seluma juga berkontribusi dengan 257 hektare lahan sawah baru yang berhasil dibuka.
Meskipun demikian, target keseluruhan program sebesar 2.220 hektare belum sepenuhnya tercapai. Kabupaten Rejang Lebong, yang memiliki target 647 hektare, menghadapi kendala teknis yang menyebabkan belum adanya realisasi. Kendala utama yang dihadapi di Rejang Lebong adalah masalah irigasi yang belum memadai untuk mendukung pembukaan lahan persawahan baru.
Untuk mengatasi hambatan tersebut dan memastikan penyelesaian program, proses cetak sawah yang dikerjakan oleh anggota TNI telah diperpanjang. Perpanjangan ini berlaku selama 90 hari kerja terhitung sejak Desember 2025, yang berarti pengerjaan akan berlanjut hingga akhir Maret 2026. Langkah ini diharapkan dapat menuntaskan sisa target yang belum terealisasi.
Sinergi Anggaran Pusat dan Daerah untuk Ketahanan Pangan
Muhammad Arief Barata menjelaskan bahwa program cetak sawah ini tidak hanya mengandalkan anggaran dari pemerintah pusat. Dukungan signifikan juga datang dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Bengkulu. Sinergi pendanaan ini menunjukkan komitmen bersama dalam mendukung sektor pertanian.
Contoh konkret dukungan APBD terlihat di Kabupaten Lebong, di mana anggaran sebesar Rp2,5 miliar dialokasikan untuk perbaikan irigasi. Selain itu, untuk wilayah Enggano, APBD Bengkulu menyediakan sekitar Rp2,8 miliar guna pembangunan jalan akses. Infrastruktur pendukung seperti irigasi dan akses jalan sangat krusial bagi keberhasilan program cetak sawah.
Sebelumnya, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (TPHP) Provinsi Bengkulu telah menyiapkan lahan seluas 2 ribu hektare untuk program cetak lahan persawahan baru ini. Kesiapan lahan ini menjadi fondasi penting bagi percepatan realisasi dan perluasan areal tanam di seluruh provinsi.
Perluasan Areal Tanam Menuju Swasembada Pangan 2027
Pemerintah Kota (Pemkot) Bengkulu juga turut aktif dalam upaya peningkatan produksi pangan dengan rencana perluasan areal persawahan. Pada tahun ini, Pemkot Bengkulu menargetkan perluasan hingga mencapai 1.165 hektare. Target ini merupakan peningkatan signifikan dari luas sawah sebelumnya yang hanya 685,6 hektare.
Kepala Dinas Pangan dan Pertanian (Dispangtan) Kota Bengkulu, Adriansyah, menyatakan bahwa langkah ini merupakan solusi cepat. Perluasan Areal Tanam (PAT) yang digagas oleh Kementerian Pertanian (Kementan) Republik Indonesia menjadi strategi utama. Tujuannya jelas, yaitu untuk mewujudkan swasembada pangan pada tahun 2027.
Untuk merealisasikan target perluasan ini, Dispangtan Kota Bengkulu telah berkoordinasi erat dengan pihak terkait, termasuk Tentara Nasional Indonesia (TNI). Kolaborasi lintas sektor ini diharapkan dapat mempercepat proses pembukaan dan penyiapan lahan. Upaya PAT ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pangan di masa depan secara lebih optimal.
Sumber: AntaraNews