Rayu Ilmuwan Diaspora Agar Mau Pulang Kampung, Pemerintah China Janji Beri Gaji Rp1,6 Miliar hingga Kebebasan Berpendapat
Pemerintah meluncurkan program rekrutmen khusus yang dirancang untuk menarik kembali peneliti kelahiran China.
Di tengah ketegangan geopolitik dan pengetatan anggaran riset di Amerika Serikat, pemerintah Tiongkok mengambil langkah strategis untuk menarik kembali para peneliti berbakat kelahiran China yang selama ini membangun karier di luar negeri. Salah satu program rekrutmen terbaru yang diluncurkan Beijing dirancang secara khusus untuk menggoda para ilmuwan diaspora, dengan tawaran gaji tinggi dan posisi riset bergengsi.
Sebuah laporan dari South China Morning Post menyebutkan, program ini ditujukan untuk mereka yang mulai merasa tidak pasti dengan masa depan riset akademik di Amerika, khususnya setelah Donald Trump kembali menjabat sebagai Presiden AS pada awal 2025. Seorang ahli geologi senior di Beijing mengungkapkan bahwa beberapa posisi postdoktoral kini ditawarkan dengan gaji hampir USD100.000 per tahun setara dengan Rp1,6 miliar selama tiga tahun.
"Jumlah ini dua kali lipat dari gaji postdoktoral rata-rata di China maupun AS, bahkan menyamai kompensasi asisten profesor," ungkapnya.
Antara Gaji, Politik, dan Rasa Aman
Ketidakpastian akademik di Amerika bukan hanya soal pemotongan anggaran, tapi juga tentang tekanan politik. Dalam masa jabatan keduanya, Presiden Trump kembali menghidupkan semangat nasionalisme sains dengan memangkas dana besar-besaran untuk lembaga-lembaga riset federal seperti National Institutes of Health (NIH) dan National Science Foundation (NSF) masing-masing hingga 37% dan lebih dari 50%.
Program riset perubahan iklim juga ikut terpangkas, dan misi-misi planet milik NASA dibatalkan akibat pemotongan anggaran yang signifikan. Banyak ilmuwan merasa tidak hanya kehilangan dukungan dana, tapi juga kebebasan akademik yang selama ini menjadi napas dalam dunia penelitian.
Tak heran, banyak peneliti berdarah Tiongkok mulai menimbang langkah mereka. Seorang ahli biologi China-Amerika yang telah bermukim di AS selama puluhan tahun mengakui bahwa banyak rekan-rekannya diam-diam mempertimbangkan untuk kembali ke tanah air. “Namun, sebagian besar belum akan mengumumkan keputusan mereka sebelum semuanya benar-benar final,” katanya.
Tekanan pun datang dari dua arah: dari dalam AS, dengan kebijakan yang mempersempit ruang riset, dan dari luar dengan tawaran menarik dari negara asal dan negara-negara lain.
Seorang peneliti vaksin di New York mengungkapkan bahwa selama beberapa tahun terakhir, para ilmuwan kelahiran China menjadi target pengawasan ekstra.
"Jika mereka masih memegang kewarganegaraan China, dan apalagi masih muda, kemungkinan besar mereka akan memilih untuk kembali,” katanya dalam forum daring bulan lalu.
Situasi ini memicu fenomena “reverse brain drain” kebalikan dari brain drain klasik di mana ilmuwan top yang dulu “melarikan diri” dari keterbatasan infrastruktur negara asal kini justru melihat Tiongkok sebagai tempat yang lebih stabil untuk masa depan akademik mereka.
Benua Lain Ikut Berlomba Menarik Ilmuwan
Tak hanya Tiongkok yang memanfaatkan kegelisahan ini. Eropa pun bergerak cepat. Dalam sebuah konferensi di Paris awal Mei 2025, Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen meluncurkan kampanye “Pilih Eropa untuk Sains” yang menyisihkan €500 juta (Rp928 miliar) demi menjadikan Benua Biru sebagai rumah baru para peneliti dunia.
Presiden Prancis Emmanuel Macron bahkan menambah €100 juta (Rp185 miliar) untuk program khusus rekrutmen ilmuwan internasional. “Jika Anda mencintai kebebasan, datanglah dan lakukan penelitian Anda di sini,” ujarnya tegas.
Sejumlah universitas pun mulai buka pintu. Universitas Aix-Marseille, salah satu tertua di Prancis, menggelar program “Safe Haven for Science”. Dalam waktu singkat, ratusan lamaran diterima, dan hampir setengahnya berasal dari warga negara Amerika.
Survei yang dilakukan jurnal ilmiah Nature pada Maret 2025 memperkuat tren ini. Dari lebih dari 1.200 ilmuwan yang disurvei di AS, lebih dari 75 persen menyatakan sedang mempertimbangkan untuk meninggalkan negara tersebut, dengan Eropa dan Kanada sebagai destinasi utama.