QRIS Bisa Dipakai di China dan Korea Selatan Mulai Kuartal I 2026

Bank Indonesia (BI) menetapkan target agar layanan pembayaran digital QRIS dapat menjangkau dua negara di Asia Timur pada awal tahun 2026.

China dan Korea Selatan diperkirakan akan menjadi mitra terbaru dalam penerapan QRIS lintas negara, sehingga memungkinkan masyarakat Indonesia untuk melakukan transaksi langsung tanpa perlu menukarkan mata uang tunai saat bepergian.

"Dalam waktu dekat, mudah-mudahan sebelum triwulan I (2026) kita sudah bisa implementasi dengan Tiongkok dan juga Korea Selatan," ujar Deputi Gubernur BI, Filianingsih Hendarta, dalam Konferensi Pers RDG BI, Rabu (21/1).

Ia juga mengungkapkan bahwa proses integrasi dengan sistem pembayaran di kedua negara tersebut sudah memasuki tahap akhir.

Filianingsih berharap implementasi dapat terlaksana sebelum kuartal I-2026 berakhir.

"Kita seperti diketahui sedang melakukan diskusi yang intens dengan India dan kemungkinan nanti juga dengan beberapa negara lainnya," tambahnya.

Kehadiran QRIS di China dan Korea Selatan diharapkan dapat memperluas kemudahan dalam transaksi digital bagi pelaku usaha dan wisatawan. Dengan adanya konektivitas ini, pembayaran ritel lintas negara diharapkan dapat menjadi lebih efisien dan aman.

Target BI Lainnya

Selain itu, BI juga menargetkan bahwa pada tahun 2026 volume transaksi dapat mencapai 17 miliar, didukung oleh 45 juta merchant dan 60 juta pengguna, serta konektivitas QRIS di delapan negara.

"Target pengguna QRIS di 2026 itu 17 miliar transaksi dan 8 negara untuk cross border, lalu 45 juta merchant yang menerima QRIS dan 60 juta pengguna QRIS," jelas Filianingsih.

Target ini menunjukkan komitmen BI untuk meningkatkan penggunaan sistem pembayaran digital di Indonesia dan memperkuat konektivitas dengan negara lain.

QRIS Diplomasi Ekonomi

Sementara itu, Menteri Luar Negeri, Sugiono, dalam Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri (PPTM) 2026, menegaskan bahwa diplomasi ekonomi merupakan pusat dari upaya diplomasi yang dilakukan oleh Indonesia. Ia menyatakan,

"Salah satu ciri yang paling menonjol dari dunia saat ini adalah semakin kaburnya batas antara ekonomi dan keamanan. Kebijakan perdagangan, investasi, dan teknologi semakin sering digunakan sebagai instrumen geopolitik. Weaponization of economic policies is a sign of our time today. Dan dalam kenyataan baru ini, kekuatan ekonomi suatu negara tidak lagi semata diukur dari angka pertumbuhannya, namun juga dari kemampuannya untuk bertahan dan beradaptasi sebagai bagian dari komunitas internasional, Indonesia juga tidak kebal terhadap realitas ini," dalam pidatonya di Kementerian Luar Negeri RI, Jakarta, pada Rabu (14/1/2025).

Lebih lanjut, Sugiono menjelaskan bahwa diplomasi ekonomi yang diarahkan untuk pertumbuhan dan ketahanan ekonomi nasional berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 menjadi sangat penting.

"Berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, diplomasi ekonomi diarahkan untuk pertumbuhan dan juga ketahanan ekonomi nasional. Dalam konteks ini, saya menegaskan bahwa diplomasi ekonomi menjadi inti dari diplomasi yang Indonesia lakukan di tengah perlambatan ekonomi global... Indonesia hadir dengan fondasi yang kokoh dengan angka pertumbuhan yang berada di atas rata-rata dunia, dengan inflasi yang terkendali, surplus perdagangan, dan tingkat realisasi investasi yang tetap tinggi," jelasnya.

Untuk menjaga peran aktif Indonesia di dunia internasional, Sugiono menegaskan pentingnya kemandirian ekonomi.

"Di sinilah kemandirian ekonomi menjadi sesuatu yang krusial untuk mengurangi kerentanan yang sistemik, Indonesia berkontribusi memperkuat financial inclusion termasuk melalui mekanisme inovatif seperti QRIS. Berkat upaya diplomasi kita, QRIS telah memfasilitasi transaksi lintas batas di berbagai negara seperti Thailand, Malaysia, Tiongkok, dan Jepang. Kementerian Luar Negeri berkomitmen penuh untuk terus mendukung agenda-agenda ini," ungkap Menlu Sugiono.