Purbalingga Siapkan Percepatan Pembangunan 2027, Prioritaskan Infrastruktur dan Pariwisata
Purbalingga menargetkan percepatan pembangunan di tahun 2027. Dengan fokus pada infrastruktur dan pariwisata, daerah ini berupaya mendorong pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat.
Pemerintah Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah, telah menetapkan tahun 2027 sebagai momentum penting untuk percepatan pembangunan daerah. Inisiatif ini akan menitikberatkan pada pembangunan infrastruktur yang memberikan dampak langsung bagi masyarakat.
Selain itu, pengembangan sektor pariwisata juga menjadi prioritas utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal secara signifikan. Pendekatan pembangunan yang kolaboratif dan berbasis hasil menjadi kunci keberhasilan program ini.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Purbalingga, Nugroho Priyo Pratomo, menegaskan bahwa pendekatan sektoral tidak lagi memadai. Pembangunan harus diorkestrasi untuk mencapai hasil yang optimal dan bermanfaat bagi semua pihak.
Fokus Infrastruktur Berdampak Langsung
Nugroho Priyo Pratomo menjelaskan bahwa pembangunan infrastruktur harus memberikan manfaat nyata bagi warga, bukan sekadar fisik bangunan. Prioritas diberikan pada infrastruktur yang mendukung aktivitas ekonomi dan mobilitas.
Selain itu, peningkatan pelayanan dasar juga menjadi sasaran utama dari pembangunan infrastruktur ini. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa setiap proyek infrastruktur memiliki dampak positif yang terukur bagi kehidupan masyarakat sehari-hari.
Pendekatan ini menekankan pentingnya sinergi antara berbagai sektor untuk menciptakan infrastruktur yang fungsional. Ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan meningkatkan kualitas hidup penduduk Purbalingga.
Pariwisata sebagai Penggerak Ekonomi Lokal
Sektor pariwisata menjadi prioritas utama dalam rencana percepatan pembangunan Purbalingga di tahun 2027. Pengembangan pariwisata diharapkan mampu menjadi instrumen pemerataan ekonomi yang efektif.
Manfaat dari pengembangan ini ditargetkan dapat dirasakan langsung oleh pelaku UMKM, perajin lokal, dan masyarakat sekitar destinasi wisata. Pengelola wisata didorong untuk mengusulkan kebutuhan pengembangan.
Usulan tersebut mencakup perbaikan akses jalan, peningkatan amenitas, serta fasilitasi UMKM agar produk lokal dapat dipasarkan di kawasan wisata. Ini akan menciptakan ekosistem pariwisata yang inklusif dan berkelanjutan.
Tata Kelola dan Aspirasi Publik
Pentingnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan transparan juga ditekankan dalam rencana pembangunan ini. Setiap penggunaan anggaran daerah harus memberikan dampak terukur.
Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah daerah. Pelayanan publik diharapkan lebih cepat, tepat, dan memuaskan masyarakat.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga, Tenny Juliawaty, menambahkan bahwa Musrenbang merupakan forum strategis untuk menyerap aspirasi masyarakat. Aspirasi ini akan diperjuangkan melalui forum OPD dan pokok-pokok pikiran DPRD.
Tenny juga menekankan bahwa pembangunan infrastruktur dan pariwisata harus selaras dengan penguatan ekonomi lokal. Ini termasuk sektor pertanian, UMKM, dan desa wisata, serta peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan.
Sumber: AntaraNews