Prabowo Ungkap 1.000 SPPG Kena Suspend, Ajak Masyarakat Awasi Kualitas MBG
Langkah ini diambil oleh pemerintah untuk memastikan bahwa standar pelayanan gizi, kebersihan, dan keamanan pangan terpenuhi dengan baik.
Presiden Prabowo Subianto mengungkap bahwa lebih dari 1.000 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah diberhentikan sementara atau di-suspend. Keputusan ini merupakan bagian dari upaya untuk memperbaiki kualitas layanan yang ada.
Langkah ini diambil oleh pemerintah untuk memastikan bahwa standar pelayanan gizi, kebersihan, dan keamanan pangan terpenuhi dengan baik. Dengan demikian, program ini dapat berjalan secara optimal dan tepat sasaran.
Prabowo menegaskan bahwa kebijakan penghentian sementara ini tidak berarti penghentian program secara keseluruhan, melainkan merupakan bagian dari proses evaluasi dan perbaikan yang menyeluruh. Ia mengungkapkan bahwa keputusan tersebut diambil setelah melakukan pengecekan langsung, menyusul berbagai masukan dan kritik yang diterima mengenai pelaksanaan MBG di lapangan.
"Saya langsung cek. Panggil kepala BGN, dan saya terus cross-check," tutur Prabowo dalam sesi tanya jawab bersama para jurnalis dan pakar di kediamannya di Hambalang, Bogor, yang tayang pada Kamis (19/3).
Prabowo memastikan bahwa pemerintah tidak menutup mata terhadap kritik yang ada. Menurutnya, kritik tersebut justru dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas program yang berkaitan dengan masa depan generasi bangsa.
"Saya kirim orang-orang saya yang ngecek. Saya kira, kalau nggak salah ya, dari sekian puluh ribu dapur, sudah kita tutup lebih dari seribu," tambahnya.
Kepala Negara menegaskan bahwa tindakan tegas akan dilakukan terhadap dapur yang tidak memenuhi standar, dengan pengawasan langsung di lapangan.
"Lebih dari seribu. Ini saya punya wakil kepala satu ibu, ibu ini, ibu Nanik ya. Ini galak sekali dia. Dia sidak terus kerjanya. 'Yang sudah di-suspend, 1.030,'" ungkapnya.
"Dan yang kita lakukan sekarang adalah sertifikasi. Jadi kalau dapur kamu mau survive lebih dari berapa bulan, kamu harus lulus sertifikasi kebersihan, sertifikasi keamanan makanan, dicek airnya gimana, airnya aman, airnya dimasak seperti apa, kemudian omprengnya, semua itu ada kriterianya. Kalau tidak beres ditutup," tegas Prabowo.
Selain itu, pemerintah juga mulai menerapkan sistem standarisasi dan sertifikasi yang ketat bagi seluruh dapur MBG. Setiap dapur diwajibkan memenuhi kriteria kebersihan, keamanan makanan, kualitas air, serta proses pengolahan yang sesuai dengan standar. Dapur yang tidak memenuhi persyaratan akan langsung disuspend hingga dilakukan perbaikan.
Ajak Masyarakat untuk Mengawasi
Pemerintah telah membuka mekanisme pengawasan publik dengan cara menyediakan akses pelaporan bagi masyarakat, sekolah, dan orang tua untuk memantau serta melaporkan pelaksanaan program di lapangan. Prabowo menegaskan bahwa transparansi dan keterlibatan publik merupakan kunci agar program MBG dapat berjalan dengan bersih dan tepat sasaran.
Oleh karena itu, Prabowo mengajak masyarakat untuk ikut serta dalam pengawasan. "Siapapun boleh cek. Kepala sekolah, orang tua, masyarakat sekitar boleh masuk dan komplain," tegasnya.
Presiden juga menekankan pentingnya membangun budaya baru dalam tata kelola program, yaitu dengan meninggalkan praktik laporan yang tidak sesuai dengan fakta. "Laporan yang hanya bagus-bagus itu budaya yang tidak baik. Kita harus berani menghadapi realitas," ujarnya.
Ke depannya, pemerintah akan terus memperkuat pengawasan, memperbaiki sistem, serta memastikan bahwa program MBG benar-benar memberikan manfaat nyata dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat, terutama anak-anak.