Prabowo Perintahkan Penghematan APBN Rp306 Triliun, untuk Program Makan Bergizi Gratis?
Pemangkasan anggaran tersebut salah satunya akan digunakan untuk membiayai program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Presiden Prabowo Subianto memerintahkan menteri Kabinet Merah Putih, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, kepala lembaga pemerintah non kementerian, pimpinan kesekretariatan lembaga negara, hingga kepala daerah melakukan efisiensi belanja APBN dan APBD tahun 2025.
Hal ini tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Inpres ini diteken Prabowo pada 22 Januari 2025.
Prabowo memerintahkan agar efisiensi anggaran belanja negara tahun 2025 sebesar Rp306,6 triliun. Hal ini terdiri anggaran belanja kementerian/lembaga Rp256,1 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp50,5 triliun.
Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemangkasan anggaran tersebut salah satunya akan digunakan untuk membiayai program Makan Bergizi Gratis (MBG).
"Arahnya kan bapak Presiden memang menghendaki dengan banyaknya masyarakat sekolah anak-anak kapan sekolah yang kami sampaikan kapasitas untuk melaksanakan itu dari Makan Bergizi Gratisnya," kata Sri Mulyani saat ditemui di Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (24/1).
Sebelumnya, Pemerintah berencana menambah anggaran Rp100 triliun untuk membiayai program ambisius Presiden Prabowo tersebut. Pasalnya, anggaran makan bergizi gratis saat ini sebesar Rp71 triliun hanya cukup memberikan makan bergizi gratis untuk 17,5 juta penerima manfaat.
Maka dengan penambahan Rp100 triliun ditargetkan mampu menjangkau jumlah penerima manfaat makan bergizi gratis lebih besar lagi yakni 82,9 juta orang.
Tantangan Kelola Anggaran untuk Program MBG
Namun, dengan anggaran yang begitu besar, tentu ada tantangan dalam pengelolaannya. Sri Mulyani mengakui bahwa tata kelola yang baik dan transparansi dalam penggunaan anggaran menjadi hal yang sangat penting.
"Tata kelola akuntabilitas kualitas tetap terjaga itu yang terus coba ditingkatkan Makan Bergizi Gratis kan merupakan instansi yang baru dibuat juga ini juga tugas yang begitu besar dan rumit memang perlu dibantu oleh banyak pihak dan kami semua lagi berusaha untuk memperkuatnya," ujarnya.
Program ini membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, sektor swasta, serta masyarakat itu sendiri, untuk memastikan kesuksesan jangka panjang.
Sebagai langkah berikutnya, pemerintah akan fokus pada peningkatan kualitas pelayanan dan memastikan distribusi makanan yang merata di seluruh daerah, termasuk daerah-daerah terpencil.
"Ya nanti kita lihat kan yang seperti disampaikan oleh pimpinan makan bergizi gratis 200 titik menjadi 5000 titik dan jumlah titik titik pelayanannya akan meningkat dan pasti itu akan meningkatkan kompleksitas itu yang harus kita jaga," ujar Menkeu.
Dengan adanya tambahan anggaran dan perluasan cakupan, diharapkan program ini dapat memberikan dampak positif yang lebih besar bagi masyarakat Indonesia, terutama dalam menanggulangi masalah gizi buruk dan meningkatkan kualitas pendidikan.
Prabowo Persilakan Pemda Bantu Anggaran Program Makan Bergizi Gratis
Presiden Prabowo Subianto mempersilakan pemerintah daerah apabila ingin membantu membiayai program makan bergizi gratis. Dia mengatakan pemerintah membuka pintu bagi siapapun yang mau terlibat dalam program unggulan tersebut.
"Dari pemda juga ingin ikut serta para gubernur bupati ingin ikut serta monggo. Kita buka siapapun yang mau ikut serta, boleh," kata Prabowo di Hotel Ritz Carlton Mega Kuningan Jakarta, Kamis (16/1).
Namun, dia mengingatkan agar pembiayaan dikelola dengan efisien. Prabowo tak ingin ada kebocoran anggaran dalam program makan bergizi gratis.
"Yang penting efisien tepat sasaran dan tidak ada kebocoran," jelasnya.
Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyampaikan perlunya pelibatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk mempercepat capaian implementasi.
"Tentu saja bisa direalisasikan dan sangat perlu untuk mempercepat implementasi program," kata Dadan Hindayana melalui pesan singkat di Jakarta, Rabu (15/1).
Menurut Dadan, terdapat tiga langkah yang dapat dilakukan bersama antara pemerintah daerah (pemda) dan BGN, yakni menyiapkan infrastruktur, membina masyarakat untuk memanfaatkan potensi sumber daya lokal dalam memasok bahan baku, serta bekerja sama dalam menyalurkan bantuan kepada kelompok sasaran seperti ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita.