PPnBM ponsel wajib dibarengi blokir sinyal ponsel ilegal

Merangsang pertumbuhan pabrik perakitan di Indonesia sekaligus memangkas penyelundupan ponsel.

2014-04-11 17:04:14

Telepon seluler

Kementerian Keuangan mengaku tidak tutup mata dengan adanya potensi maraknya penyelundupan setelah telepon seluler dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). Akan tetapi, bendahara negara sejak awal sudah berniat menyandingkan kebijakan tambahan pajak itu dengan pelacakan International Mobile Equipment Identity (IMEI).

Sampai sekarang, Badan Kebijakan Fiskal terus mengkaji ponsel harga berapa yang pantas dikenai PPnBM. Untuk sementara, produk yang terkena pajak lebih tinggi adalah ponsel berharga di atas Rp 5 juta.

"Belum (pasti untuk tipe berharga Rp 5 juta) tapi harus bisa, kan sejarahnya yang dulu mengusulkan saya," kata Wakil Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro di kantornya, Jakarta, Jumat (11/4).

Seandainya formula PPnBM sudah berhasil dirumuskan, maka pemblokiran IMEI wajib dijalankan bersama dengan operator telekomunikasi. Bambang menyatakan, keinginan pemerintah adalah merangsang industri untuk membangun pabrik perakitan di Indonesia sekaligus memangkas penyelundupan ponsel mewah.

"IMEI itu juga harus dilaksanakan. Percuma kita kenakan PPnBM tapi selundupannya banyak masuk. Jadi kalau beli HP dari luar terus tidak didaftarkan langsung masukkan sim card-nya, gak bisa jalan," kata Bambang.

Wamankeu akan berkoordinasi dengan Kementerian Perindustrian yang kini getol ingin memangkas arus impor ponsel mewah.

Sebelumnya, Menteri Perindustrian MS Hidayat jadi salah satu yang mendesak ada PPnBM buat ponsel berharga di atas Rp 5 juta. Ini harus dilakukan karena nilai impor ponsel sudah mengkhawatirkan. Hidayat menyebut, nilai impor ponsel sudah melebihi USD 5 miliar per tahun. Jika ketergantungan ini tidak dihentikan maka impor ponsel akan bernasib sama seperti impor minyak yang tidak bisa dihentikan

Karena PPnBM dan pemblokiran IMEI melibatkan lintas kementerian, termasuk dengan Kementerian Telekomunikasi dan Informatika, Bambang mengaku akan mengupayakan agar pihaknya jadi koordinator sebelum mengeluarkan kebijakan tersebut. "Kami akan lead masalah ini," tegasnya.

Ide pemblokiran IMEI pernah diupayakan saat era Menteri Perdagangan Gita Wirjawan. Tapi operator telekomunikasi besar seperti Telkomsel, XL, maupun Indosat menolak. Para pelaku usaha jasa telekomunikasi menilai pemblokiran sinyal terlalu radikal, bahkan bisa membuat gejolak di masyarakat.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Asosasi Ponsel Seluruh Indonesia (APSI) Lee Kang Hyun mengingatkan rencana penetapan PPnBM pada ponsel dapat memicu semakin membesarnya peredaran ponsel melalui pasar gelap. Hal ini dapat membuat distributor resmi gulung tikar karena tidak dapat bersaing dengan produk pasar gelap. Apalagi, pajak tambahan serupa pernah diterapkan pada 2001-2002 dan gagal total merangsang pertumbuhan industri dalam negeri.

"Perkiraan saya, kalau PPnBM 20 persen diterapkan, pasar gelap akan tumbuh mencapai 50 persen," ungkap Lee

(mdk/yud)