Menperin dorong KBN-Foxconn kerja sama bangun pabrik ponsel
Merdeka.com - Menteri Perindustrian MS Hidayat mendorong agar PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN) dan Foxconn Technology Group bekerja sama membangun pabrik pembuatan ponsel di Marunda, Jakarta Utara. Kerja sama itu dinilainya bisa menjadi solusi agar produsen telepon genggam asal Taiwan itu segera merealisasikan investasinya di Tanah Air.
"Memorandum of Understanding (MoU) itu perjanjian tak mengikat secara hukum. Kita mesti bikin joint venture agreement biar dia harus bangun. Lahan yang dibutuhkan mereka itu 200 hektar. Sekarang siapa tau kalau KBN mau masuk ke Foxconn," katanya, di Jakarta, Kamis (10/4).
Hidayat membeberkan penyebab Foxconn lambat merealisasikan investasinya di Indonesia. Mereka hanya berminat menyewa lahan KBN. Di sisi lain, KBN ingin lahannya dibeli oleh Foxconn.
"Foxconn itu mau sewa dan KBN enggak mau. KBN maunya lahan mereka dibeli, tapi menurut Foxconn harga tanahnya kemahalan," ucapnya.
Menurut Hidayat, KBN menjual lahannya berdasarkan harga pasar. Sementara Foxconn berharap pada insentif pemerintah.
"Foxconn itu maunya dikasih pemerintah dan mendapat sewa murah. KBN tetap kalau sewa enggak mau," jelasnya.
(mdk/yud)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Korban kritis terkena sabetan senjata tajam di perut dan tangan.
Baca SelengkapnyaPenundaan pajak karbon ini merupakan penundaan yang kesekian kali setelah pada akhir 2021
Baca SelengkapnyaKedaulatan teknologi informasi terancam dengan impor ponsel senilai Rp 30 Triliun.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Ada juga upaya membenturkan aparat Polri dan TNI dengan masyarakat.
Baca SelengkapnyaAiman menjalani pemeriksaan selama 12 jam sebagai saksi kasus dugaan penyebaran berita bohong.
Baca SelengkapnyaSatelit Merah Putih 2 ini akan menjadi tolak ukur perkembangan digitalisasi Indonesia.
Baca SelengkapnyaTukang berharap akan terbuka lapangan kerja bagi masyarakat khususnya yang berprovesi sebagai tukang.
Baca SelengkapnyaSejak tahun 2019, Kinerja PTPN Group termasuk Regional 1 PTPN I (Eks PTPN II) menunjukan peningkatan.
Baca SelengkapnyaKenaikan PPN dengan menggunakan single tarif dapat menyebabkan semakin menurunnya daya saing industri.
Baca Selengkapnya