Penyerahan BTN ke Bank Mandiri tidak sah tanpa izin DPR
Komisi XI belum mendapat surat atau laporan terkait rencana pengalihan saham pemerintah di BTN ke Bank Mandiri.
Rencana pemerintah melepas sahamnya di Bank Tabungan Negara (BTN) dan mengalihkannya ke Bank Mandiri belum mendapat lampu hijau dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Komisi XI yang membidangi perbankan menyatakan belum menerima laporan terkait rencana akuisisi Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN) oleh PT Bank Mandiri Tbk (BBMRI).
"Sampai sekarang belum ada surat dari pemerintah untuk menjual saham BTN," ujar Ketua Komisi XI, Harry Azhar Azis di Galeri Cikini, Jakarta, Senin (21/4).
Harry menegaskan, sepanjang belum ada surat kepada DPR, maka rencana aksi korporasi ini belum sepenuhnya bisa dijalankan. "Di mata saya kasus ini tidak ada sama sekali," tegas dia.
Rencana aksi korporasi dua BUMN tersebut tidak bisa dilakukan sembarangan. Harry menegaskan, ada undang-undang BUMN yang mengatur mengenai hal ini. Menteri BUMN Dahlan Iskan harus mengirimkan surat untuk selanjutnya diadakan rapat bersama komite privatisasi.
Komite privatisasi tersebut terdiri dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Keuangan, dan Menteri BUMN.
"Penjualan saham BUMN harus melalui komite privatisasi terlebih dahulu," ungkapnya.
"Kebijakan mungkin sekarang masih di Menteri BUMN, belum atas nama pemerintah. Harus konsultasi juga ke presiden. Kalau sudah diputuskan komisi privatisasi, suratnya dikirim ke DPR, diserahkan ke Komisi VI yang mengurus BUMN dan Komisi XI yang mengurusi keuangan negara," tutup dia.
Baca juga:
Hatta persilakan serikat pekerja BTN mengadu soal merger
Hatta: Rencana peleburan BTN-Bank Mandiri belum final
Agus Marto bantah terlibat dalam akuisisi BTN oleh Bank Mandiri
Lima alasan utama karyawan BTN tak sudi dilebur ke Mandiri
Tak terima akan dilebur ke Mandiri, pekerja BTN lapor Hatta