Hatta: Rencana peleburan BTN-Bank Mandiri belum final

Merdeka.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa mengaku belum mendapat pemberitahuan soal rencana merger PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN) menjadi anak usaha PT Bank Mandiri Tbk (BMRI). Dia menilai aksi korporasi dua bank pelat merah itu tidak bisa dilakukan, sebelum seluruh unsur pemerintah sepakat.

Padahal, menko merupakan ketua tim privatisasi yang menjadi palang pintu terakhir menentukan aksi korporasi menyangkut badan usaha milik negara.

"Kalau ada (BUMN) yang mau IPO, atau mau pelepasan saham, dibahas dulu. Ada menkeu, ada menteri teknis, ada menteri BUMN, kita rapat, dan saya sama sekali belum ada pembahasan, jadi saya menganggap (rencana merger) itu belum sama sekali final," ujarnya selepas menghadiri acara di Gedung Bank Indonesia, Jakarta, Senin (21/4).

Hatta pun menampik bila sudah mengetahui rencana melebur dua bank BUMN itu sejak lama. Dia beralasan deputi bidang makro kemenko perekonomian tak pernah melaporkan rencana tersebut.

"Saya yang jelas justru baru tahu ada rencana itu di media. Saya lihat di sosial media ada orasi ini itu. Tidak ada (surat) dari Kementerian BUMN," ungkapnya.

Dalam waktu dekat Menteri BUMN Dahlan Iskan akan dipanggil ke Kemenko buat menjelaskan alasan melebur BTN menjadi anak usaha Mandiri. Tanpa rapat terlebih dulu, Hatta mengaku tidak bisa menyatakan setuju atau tidak terhadap merger itu.

"Mekanismenya mestinya kalau ada seperti itu Meneg BUMN memberitahukan, dan sebaiknya dirapatkan dan dibahas lagi dalam rapat kabinet paling tidak. Saya akan menanyakan kebenaran berita itu," tandasnya.

Pekan lalu, Menteri Keuangan Chatib Basri juga memberikan pernyataan senada. Bendahara Negara belum menerima surat latar belakang merger, sehingga kesulitan membuat kajian apakah akuisisi itu laik diteruskan. 

Chatib pun mengaku belum ada pembicaraan informal dengan Menteri BUMN mengenai rencana melebur BTN ke Mandiri.

"Kalau suratnya datang, nanti kan saya bisa belajar, apa yang mau dilakuin, apa bagusnya, apa nggaknya," cetusnya.

Pemerintah berencana melepas 60,14 persen saham di BTN, untuk dialihkan ke Bank Mandiri pada semester pertama tahun ini. Penyerahan saham pemerintah ke Mandiri melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB).

Rencana pelepasan saham pemerintah tersebut tertuang dalam surat Kementerian BUMN tertanggal 11 April nomor SR-161/MBU/04/2014 ditujukan kepada Direktur Utama BTN Maryono.

Isinya menambahkan agenda RUPSLB perseroan yang akan digelar Mei 2014 terkait persetujuan prinsip atas perubahan pemegang saham perseroan. Sejauh ini, serikat pekerja BTN menolak rencana tersebut, dan mengancam terus berunjuk rasa bila wacana itu tidak dibatalkan.