Penjelasan Lengkap soal Payment ID, Bisa Pantau Semua Transaksi Keuangan Masyarakat
Payment ID akan menjadi dasar dari sistem pembayaran yang transparan dan bertanggung jawab.
Bank Indonesia (BI) akan melaksanakan uji coba Payment ID, sebuah sistem identifikasi keuangan digital, pada tanggal 17 Agustus 2025.
"Saat ini, Payment ID masih dalam tahap pengujian dan eksperimen untuk digunakan pada satu use case tertentu, yaitu untuk meningkatkan akurasi penyaluran bantuan sosial nontunai, yang akan dimulai pada 17 Agustus," ungkap Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI, Dicky Kartikoyono sebagaimana dilansir dari Antara.
Dicky menambahkan bahwa pengembangan sistem dan infrastruktur data untuk Payment ID akan memerlukan waktu beberapa tahun ke depan.
Lalu, apa sebenarnya yang dimaksud dengan Payment ID?
Sistem ini merupakan bagian dari Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2030 yang bertujuan untuk mengintegrasikan seluruh aktivitas pembayaran individu menggunakan kode unik yang berbasis pada Nomor Induk Kependudukan (NIK).
Direktur Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia, Dudi Dermawan, dalam Editors Briefing di Labuan Bajo pada Juli 2025, menyatakan bahwa Payment ID akan menjadi dasar dari sistem pembayaran yang transparan dan bertanggung jawab.
Dia menjelaskan bahwa dengan adanya Payment ID, semua informasi keuangan masyarakat seperti rekening bank, kartu kredit, dompet elektronik (termasuk Gopay, OVO, dan lainnya), serta pinjaman daring—akan diintegrasikan ke dalam satu sistem.
"Payment ID ini sangat powerful," kata Dudi,
Sistem ini juga memungkinkan pihak otoritas untuk memantau profil keuangan individu secara menyeluruh, mencakup pendapatan, pengeluaran, utang, hingga investasi. Dalam proses pengajuan kredit, bank hanya perlu meminta persetujuan melalui ponsel, dan jika disetujui, bank akan memperoleh akses ke profil keuangan lengkap melalui BI-Payment Info.
Klaim Ada Penjaminan Privasi
Bank Indonesia menekankan bahwa sistem ini dirancang dengan prinsip kehati-hatian yang tinggi. Akses terhadap data pribadi hanya dapat dilakukan dengan persetujuan dari pemiliknya melalui notifikasi yang sesuai.
Dalam tahap uji coba awal yang bertujuan untuk memverifikasi penerima bantuan sosial (bansos), sistem ini menemukan bahwa salah satu individu memiliki empat rekening dengan total mutasi mencapai Rp10 juta.
Dari segi teknis, Payment ID berfungsi sebagai identifikasi unik, alat autentikasi untuk transaksi, dan kunci untuk menghubungkan data profil dengan aktivitas finansial. Sistem ini juga mampu mendeteksi potensi penipuan dan menilai kesehatan keuangan individu dengan lebih akurat dibandingkan dengan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK).
"Jika besar pasak daripada tiang, kondisi keuangan pemilik Payment ID tersebut bisa dibilang tidak sehat," jelas Dudi.
Payment ID juga berperan penting dalam membentuk profil pelaku sistem pembayaran secara menyeluruh dan terintegrasi.