Penjaminan Obat Peserta BPJS Kesehatan Sesuai Fornas Kemenkes

Fornas disusun oleh para ahli farmakologi yang dibentuk oleh Menteri Kesehatan, dan keputusan pemilihan obat berdasarkan bukti ilmiah mutakhir.

Di balik rasa aman terhadap kepastian penjaminan pelayanan kesehatan, ketersediaan obat yang sesuai kebutuhan medis semua penyakit yang ada di Indonesia juga menjadi harapan utama bagi kesembuhan para pasien. Bagi peserta BPJS Kesehatan, kepastian ketersediaan obat bukan sekadar memenuhi kebutuhan aspek medis, tetapi juga jaminan rasa aman.

Kepala Humas BPJS Kesehatan, Rizzky Anugerah menyampaikan bahwa seluruh obat yang masuk ke dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional diatur khusus dengan Keputusan Menteri Kesehatan yang disebut obat Formularium Nasional (Fornas). Ia menjelaskan, Fornas disusun oleh para ahli farmakologi yang dibentuk oleh Menteri Kesehatan, dan keputusan pemilihan obat berdasarkan bukti ilmiah mutakhir, serta didasarkan pada obat yang memberikan khasiat, aman, dan terjangkau.

Fornas tersebut disusun oleh Komite Nasional Fornas sesuai SK Menkes RI, yang terdiri dari praktisi, akademisi, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), dan pihak terkait lainnya.

“Seluruh obat yang dijamin Program JKN sudah melalui proses seleksi yang ketat sesuai kebutuhan medis penduduk Indonesia. Dengan adanya Fornas, diharapkan dapat memastikan mutu dan efektivitas pengobatan, meningkatkan penggunaan obat yang rasional, mengoptimalkan pelayanan kepada pasien, serta memudahkan perencanaan dan penyediaan obat," kata Rizzky, Jumat (22/08).

Rizzky menegaskan apabila terjadi kekosongan stok obat, maka rumah sakit wajib bertanggung jawab menyediakan obat pengganti/sinonim dengan kandungan dan zat aktif yang sama. Ia menyebut, obat yang diberikan kepada peserta tetap dijamin dalam Program JKN sehingga peserta tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan.

Bukan hanya itu, rumah sakit juga tidak boleh membebani biaya tambahan atas obat yang diberikan kepada peserta JKN. Ketentuan ini juga sejalan dengan Janji Layanan JKN yang menekankan bahwa seluruh manfaat JKN harus diberikan tanpa diskriminasi dan tanpa pungutan biaya tambahan.

"Ini adalah wujud nyata dari amanah konstitusi, di mana negara hadir untuk memberikan perlindungan sosial kepada seluruh rakyatnya. Di momen kemerdekaan ini, kami ingin memastikan bahwa setiap peserta JKN mendapatkan haknya secara penuh, tanpa terkendala pembiayaan terhadap obat," jelas Rizzky.

Sejak bergulirnya Program JKN sejak tahun 2014 lalu, sudah banyak peserta yang merasakan manfaat yang diberikan. Dari kemudahan akses hingga penjaminan terhadap pelayanan, kini Program JKN sudah menjadi kebutuhan penjaminan bagi peserta dalam mengakses pelayanan di fasilitas kesehatan.

Siswanto, warga Desa Sidomulya, Kabupaten Kediri ini harus menelan pil pahit bahwa anak semata wayangnya, Diego harus menjalani pengobatan thalassemia di RSUD Simpang Lima Gumul, Kediri. Perjalanan panjang itu tentu bukan hal mudah, baik secara fisik maupun finansial. Namun, berkat adanya Program JKN, Siswanto dapat sedikit bernafas lega. Seluruh pelayanan medis hingga pembiayaan obat yang dibutuhkan Diego dijamin penuh oleh Program JKN.

"Saya bersyukur kepada Tuhan, saya dan anak saya didaftarkan sebagai peserta JKN, itu sangat membantu kami. Biaya transfusi, pemeriksaan, hingga obat juga diberikan secara lengkap. Kami merasa sangat dihargai dan diperhatikan, dan itu sangat berarti bagi kami. Program JKN memang sangat membantu, memberikan harapan baru dan meringankan beban hidup kami," kata Siswanto.