Pemkot Mataram Siapkan Lima Lokasi untuk Penguatan Koperasi Merah Putih
Pemerintah Kota Mataram serius memperkuat ekonomi kerakyatan dengan menyiapkan lima lokasi strategis untuk pembangunan Koperasi Merah Putih (KMP), bertujuan meningkatkan kemandirian masyarakat dan UMKM lokal.
Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, mengambil langkah konkret untuk memperkuat ekonomi lokal dan mewujudkan kemandirian masyarakat. Langkah ini diwujudkan melalui persiapan lima lokasi strategis untuk pembangunan Koperasi Merah Putih (KMP).
Inisiatif ini bertujuan mendukung operasional KMP dalam memperkuat ekonomi dan mewujudkan kemandirian masyarakat mulai tingkat kelurahan. Kepala Dinas Perindustrian, Koperasi, dan UKM Kota Mataram, Jemmy Nelwan, menyatakan bahwa anggaran pembangunan gedung KMP sepenuhnya berasal dari pemerintah pusat.
Lima lokasi yang telah disiapkan meliputi Kelurahan Ampenan Utara, Abian Tubuh Baru, Motong Are, Babakan, dan Selagalas. Pembangunan KMP ini diharapkan dapat menjadi tulang punggung bagi pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kota Mataram.
Progres Pembangunan dan Tantangan Lahan KMP Mataram
Dari lima lokasi yang direncanakan, satu unit Koperasi Merah Putih di Kelurahan Ampenan Utara saat ini sedang dalam tahap pembangunan dan sudah mulai beroperasi. Sementara itu, lahan untuk KMP di Kelurahan Abian Tubuh telah dipastikan ketersediaannya. Tiga lokasi lainnya masih dalam proses penyiapan lahan yang sesuai dengan regulasi.
Aturan yang berlaku mengharuskan pemerintah daerah menyiapkan lahan minimal 600 meter persegi hingga 1.000 meter persegi untuk satu unit KMP. Jemmy Nelwan mengakui bahwa luas Kota Mataram yang relatif kecil menjadi tantangan berat dalam pemenuhan kebutuhan lahan ini. Oleh karena itu, Pemkot Mataram memprioritaskan penggunaan lahan milik pemerintah kota yang sudah ada untuk pembangunan KMP.
Penggunaan lahan milik pemerintah kota ini dilakukan untuk menghindari proses administrasi yang rumit jika harus menggunakan lahan milik provinsi. Koordinasi intensif terus dilakukan dengan para lurah di 50 kelurahan se-Kota Mataram. Hal ini bertujuan memastikan ketersediaan lahan yang memenuhi regulasi, meskipun belum semua kelurahan siap sepenuhnya.
Dukungan Administratif dan Dampak Ekonomi Koperasi Merah Putih
Selain masalah ketersediaan lahan, Dinas Perindustrian, Koperasi, dan UKM Kota Mataram juga memastikan seluruh aspek administratif terpenuhi. Ini termasuk legalitas badan hukum koperasi yang akan mengelola gerai KMP. Sejauh ini, kendala utama hanya terletak pada ketersediaan lahan yang luasnya minimal 600 meter persegi hingga 1.000 meter persegi, sedangkan pengurusan koperasi dan badan hukumnya sudah siap.
Pemerintah Kota Mataram menaruh harapan besar pada keberadaan gerai-gerai KMP ini. Diharapkan, KMP dapat memperluas dan mengorganisir distribusi produk UMKM lokal di Mataram dengan lebih baik. Jemmy Nelwan menegaskan bahwa KMP akan mempermudah promosi dan penjualan produk pelaku UMKM di Mataram, yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dengan adanya dukungan infrastruktur dan administratif yang kuat, Koperasi Merah Putih diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi kerakyatan. Kehadiran KMP akan memberikan wadah bagi UMKM untuk berkembang, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan warga. Ini selaras dengan visi pemerintah daerah untuk mewujudkan masyarakat Mataram yang lebih mandiri dan sejahtera.
Sumber: AntaraNews